Kemenkum Sulbar Dorong Penyelesaian Sengketa Desa Melalui Tradisi Sipamandaq

Polewali Mandar, IndigoNews| Tradisi Sipamandaq, kearifan lokal masyarakat Mandar yang mengedepankan musyawarah dan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan, menjadi inspirasi dalam penguatan layanan hukum di desa. Nilai budaya tersebut dinilai sejalan dengan upaya menghadirkan keadilan yang lebih dekat, humanis, dan mudah dijangkau masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kakanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim, saat memimpin pelaksanaan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Taman Budaya Buttu Ciping, Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Rabu (11/3/2026).

Dalam kegiatan pemantauan dan pembinaan bagi paralegal serta para kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar tersebut, Saefur menjelaskan bahwa Posbankum bukan sekadar tempat bertanya soal hukum. Lebih dari itu, pos ini diharapkan menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan warga secara kekeluargaan.

“Kita ingin Posbankum di desa-desa mengedepankan musyawarah yang sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Mandar, seperti tradisi Sipamandaq. Jadi, masalah bisa selesai dengan damai tanpa harus selalu berakhir di meja hijau,” ujar Saefur Rochim.

Berkat kolaborasi dengan pemerintah daerah, Sulawesi Barat kini mencatatkan capaian membanggakan. Saat ini, 100 persen desa dan kelurahan di Sulbar telah memiliki Posbankum, sebuah pencapaian yang membawa provinsi ini masuk dalam jajaran 10 besar nasional.

Saefur Rochim mengatakan Kedepannya, Kemenkum Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas paralegal secara rutin.

“Tujuannya memastikan setiap warga desa mendapatkan pendampingan hukum yang optimal dan berkelanjutan,” ujar Saefur Rochim.

Dukungan juga datang dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sulawesi Barat, Wardin Wahid. Ia mengapresiasi inisiatif Kemenkum Sulbar dalam memperkuat pemahaman hukum di tingkat desa.

“Pembinaan ini sangat penting agar teman-teman paralegal di desa semakin mantap dan profesional dalam melayani warga. Kami berharap sinergi dengan Kemenkum terus berlanjut demi kemajuan desa,” ungkap Wardin.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kadiv Pelayanan Hukum Hidayat Yasin, perwakilan Dinas PMD Polewali Mandar, para camat, serta puluhan kepala desa dan lurah yang antusias mengikuti jalannya pembinaan.