Masyarakat Polewali Mandar Desak Solusi Nyata, Bukan Janji Politik

Oleh : Muhammad Saad S,E. ( Ketua umum pengurus pusat KPM -PM )

Polewali Mandar, IndigoNews| Pelantikan Kepala Daerah secara serentak pada tanggal 20 februari 2025 lalu telah selesai, kemudian selanjutnya usai mengikuti kegiatan retreat di Magelang.

Mereka kembali bekerja ke daerah masing-masing, kini masyarakat Polewali Mandar khususnya menunggu gebrakan dari Bupati baru, kerja cerdas serta trobosan untuk penyelesaian beberapa permasalahan krusial yang ada.

Efisiensi APBN dan APBD berdasarkan inpres No 1 tahun 2025 menambah tugas berat bagi Kepala Daerah, dengan begitu bisa saja akan menambah mimpi buruk bagi masyarakatnya, selanjutnya bagaimana menunggu solusi untuk menyelesaikan beberapa hal urgent dengan segala keterbatasan.

Disinilah pentingnya masyarakat memilih pemimpin yang mempunyai kecerdasan, bukan dilihat dari polesan citranya ataupun jumlah uang dan materi yang dimiliki, seyogyanya kita mampu melihat sepak terjang dan prestasinya , serta program-program kepeduliannya terhadap masyarakat sebelumnya.

Masyarakat Polewali Mandar,  sampai hari masih belum mendapat solusi nyata dari berbagai persoalan di daerah, berharap kegiatan dan program yang terlaksana merupakan permasalahan utama pada masyarakat.

Dari berbagai isu krusial yang ada diantaranya adalah :

1. Permasalahan Sampah(TPA)

Hingga jabatan Bupati Polewali Mandar berganti kemarin permasalahan sampah belum juga teratasi, padahal ini merupakan runtutan masalah yang terjadi sudah lama, yang dimulai dari aksi penutupan Tempat Pengolahan Akhir (TPA), sampah Binuang pada tahun 2020 lalu, satu-satunya di Polewali Mandar.

Hingga hari ini permasalahan sampah sangat membutuhkan perhatian serius, khususnya buat pemerintahan baru maupun masyarakat, karena saat ini sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya.

Sehingga untuk permasalahan sampah seharusnya menjadi bagian dari agenda prioritas yang harus diselesaikan, sudah banyak sekali ulasan kajian dan opini-opini terkait yang mengungkapkan.

2. Kemiskinan Ekstrim

Kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya dengan bagi-bagi bantuan untuk masyarakat miskin , melainkan dapat memberikan pekerjaan yang layak dan pendidikan yang baik.

Pemerintah daerah harus mampu mempersiapkan kompetensi yang jelas untuk masyarakatnya, bisa dengan berbagai bentuk kegiatan pelatihan, sebagai dasar bagaimana mengangkat masyarakatnya dari kubangan kemiskinan.

3. Infrastruktur

Berbagai bentuk dari kurangnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur telah menjadi masalah serius di masyarakat, ini mengakibatkan segala bentuk pelayanan menjadi persoalan, mulai dari akses jalan yang tidak memadai di daerah-daerah pelosok, seperti kejadian yang selalu berulang dan menjadi viral di media sosial, sulitnya akses menuju ke tempat layanan kesehatan dan sebagainya.

Dari beberapa uraian masalah yang dihadapi daerah saat ini terbukti belum ada jawaban penyelesaian yang terasa di masyarakat, olehnya itu pemerintah daerah tidak boleh bersantai-santai, fokusnya pada persoalan masyarakat bukan pada kepentingan urusan politik.