IndigoNews • Jan 21 2025

Massa Aksi ditemui perwakilan pemerintah desa dan BPD,(F/Indigo).
MAJENE, IndigoNews | Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sulai melakukan aksi protes dengan menyegel kantor Desa Sulai, Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap Pj Kepala Desa Sulai, yang dianggap telah melanggar kode etik dan tidak menjalankan tata kelola pemerintahan desa secara transparan.
Dalam orasi yang disampaikan, Aliansi Pemuda Sulai menuntut agar Pj Kepala Desa Sulai segera dicopot dari jabatannya. Tuntutan ini muncul setelah beredar kabar bahwa diduga Pj Kepala Desa menikahi bendahara desa, yang dianggap melanggar kode etik mengenai profesionalisme dan netralitas dalam jabatan pemerintahan desa.
Selain itu, massa juga mengkritik kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Mereka menilai, baliho yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seharusnya dipasang di kantor desa, karena transparansi merupakan mekanisme wajib yang diatur dalam undang-undang untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi. Mereka juga menilai bahwa media informasi lainnya perlu disediakan.
“Kami menuntut pencopotan Pj Kepala Desa. Selain melanggar kode etik, pemerintah desa juga tidak transparan dan melanggar aturan dengan tidak mengadakan musyawarah desa perubahan APBDes anggaran 2024 serta musyawarah desa penetapan APBDes 2025. Selain itu, mobil siaga yang seharusnya digunakan untuk kepentingan desa malah dijadikan mobil pribadi dan ditempatkan di wilayah lain, bukan di Desa Sulai,” Ujar perwakilan Aliansi Pemuda Sulai, Aldi Rahmat dalam orasinya.
Hingga berita ini diturunkan, kantor Desa Sulai masih disegel oleh massa. Beberapa pihak dari pemerintah kabupaten dikabarkan tengah berupaya untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Namun, Aliansi Pemuda Sulai menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka segel kantor desa sebelum tuntutan mereka dipenuhi.
Lebih lanjut, Aliansi Pemuda Sulai menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan melanjutkan aksi ke kantor bupati.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan dan tindakan nyata dari pemerintah. Jika ini terus diabaikan, kami akan membawa aksi ini ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu di kantor bupati,” tegas Aldi Rahmat.
Dalam kesempatan ini, massa aksi ditemui oleh perwakilan pemerintah desa dan BPD. Sekretaris Desa Burhanuddin menyebutkan bahwa tuntutan aksi akan segera disampaikan kepada Pj Kepala Desa Sulai.
“Semua tuntutan akan segera kami sampaikan kepada pak Pj,” terangnya saat menemui massa.
Pewarta IndigoNews : Sapruddin
Majene, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat terus memperk...
Mamuju, IndigoNews| Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) menggel...
Majene, IndigoNews| Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menegaskan bahwa jajarannya akan terus m...
Majene, IndigoNews | Aktivitas pengerukan gunung di sekitar Kompleks Masannang I dan Masannang II, K...
Majene, IndigoNews | Kabupaten Majene menunjukkan tren positif dalam capaian Imunisasi Dasar Lengkap...
Majene, IndigoNews | Setelah mengunjungi pabrik es di Palipi, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka,...
MAMUJU,indigonews | Perkara ijazah palsu yang menyeret nama mantan Calon Bupati Mamuju Tengah ( Mateng ) Hahris Halim Sinring, menjadi terdakwa ...
POLMAN, indigonews | Dugaan money laundry yang terjadi di tubuh RSUD Kabupaten Polewali Mandar ( Polman ), menjadi isu strategis saat puluhan pe...
Mamuju, IndigoNews | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat resmi menahan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada ...
Jakarta, IndigoNews| Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus mengintensifkan upaya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), terutam...
MAMUJU, indigonews | Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi BPKAD Kabupaten Mamuju, Zulkarnain, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan APBD Triwulan ...

No comments yet.