IndigoNews • Jan 29 2026

Makassar, IndigoNews | Upaya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat terus diperkuat melalui kolaborasi strategis antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat dengan Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar. Sinergi ini dianggap krusial dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan masyarakat di wilayah Sulbar.
Fokus utama kerja sama ini meliputi penguatan layanan perwalian, pengurusan wasiat, hingga tata kelola harta warisan.
“Mengingat yurisdiksi BHP Makassar yang sangat luas hingga mencakup wilayah Papua, komunikasi intensif menjadi kunci utama agar perkara perwalian dan harta peninggalan dari Sulawesi Barat dapat terakomodasi secara tepat dan cepat,” ujar Wardi.
Lebih lanjut, Wardi menegaskan bahwa Kemenkum Sulbar berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat terkait prosedur administrasi hukum. Menurutnya, pemahaman warga mengenai pentingnya keterlibatan BHP dalam urusan perwalian dan warisan adalah langkah preventif untuk menghindari konflik di kemudian hari.
Senada dengan hal tersebut, pihak BHP Makassar mengingatkan bahwa ketertiban pelaporan adalah kewajiban hukum. Setiap proses pembagian warisan yang mengabaikan prosedur pelaporan kepada BHP berisiko tinggi untuk dibatalkan secara hukum. Oleh karena itu, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terus dipacu demi menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, BHP Makassar juga mendorong penguatan sinkronisasi data dengan lembaga peradilan di Sulawesi Barat terkait penetapan perwalian. Meski koordinasi antarinstansi terus ditingkatkan, masyarakat tetap memiliki akses luas untuk berkonsultasi atau mengajukan permohonan secara mandiri langsung kepada BHP Makassar sesuai regulasi yang berlaku.
Jakarta, IndigoNews | Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis berkelanjutan, ...
Jakarta, IndigoNews| Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bapperida Sulbar terus bergerak memp...
Depok, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, bersama...
Banten, IndigoNews| Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kakanwil Kemenkum Sulbar...
Jakarta, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus mengoptimalkan fungsi ...
Jakarta, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat pelaksanaan...
PASANGKAYU, indigonews | Didampingi Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Pj Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sulbar Ny Sofha Ma...
MAMUJU,indigonews | Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulaw...
Mamuju, Indigonews | Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yakni mempercepat pengentasan ...
SULBAR, indigonews | Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat konsultasi terkait Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 13 Ta...
Mamuju, IndigoNews| Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo menyebut bahwa Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus memastikan setiap rancangan regula...

No comments yet.