Kelola Anggaran Transparan, Kemenkum Sulbar Terima Penghargaan IKPA

Jakarta, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat kembali mencatatkan prestasi pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori DIPA Kecil. Penghargaan itu diterima pada pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan serta BMN Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkum kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, di Jakarta pada Senin (26/01/2026).

Menanggapi pencapaian tersebut, Saefur Rochim menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan cerminan dari komitmen kuat seluruh jajarannya dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel dan terbuka. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan ini adalah buah kerja keras kolektif.

“Apresiasi ini bukan milik perorangan, melainkan hasil sinergi dan dedikasi seluruh tim di Kanwil Kemenkum Sulbar,” ujar Saefur

Di sisi lain, Inspektur Jenderal Kemenkum dalam arahannya menggarisbawahi enam poin strategis bagi para pengelola keuangan. Beliau menginstruksikan agar penyusunan laporan tahun 2025 mutlak berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan tingkat presisi data yang tinggi.

“Kunci utama keberhasilan kita terletak pada ketelitian belanja guna mencegah temuan, ketepatan waktu rekonsiliasi, serta kolaborasi antarbagian. Kapasitas pengelola BMN harus terus ditingkatkan secara profesional,” pesan Irjen.

Menyikapi instruksi pusat, Kemenkum Sulbar telah menyusun peta jalan pengelolaan anggaran untuk tahun 2026. Fokus utama mencakup reallokasi anggaran pada sektor prioritas serta optimalisasi penyerapan dana melalui prinsip efisiensi yang ketat.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ramli, menambahkan bahwa jajarannya kini mengadopsi prinsip kerja target-oriented. Pihaknya berkomitmen memperketat pengawasan agar selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Capaian IKPA ini adalah pemantik semangat bagi kami. Kami tidak akan berhenti di sini, melainkan menjadikannya standar untuk terus memberikan performa terbaik dalam mendukung Opini WTP kementerian serta memberikan dampak positif bagi Sulawesi Barat,” pungkas Ramli.