Sekda Sulbar: ASN Sulbar Punya “Utang” Pengabdian

Mamuju, IndigoNews | Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana memimpin apel gabungan lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Senin, (11/5/26). Apel gabungan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Dalam arahannya, Junda Maulana menekankan pentingnya tanggung jawab dan kesadaran aparatur sipil negara (ASN) terhadap tugas yang diemban. Menurutnya, ASN yang menerima gaji dari negara memiliki kewajiban untuk membayar “utang” tersebut melalui kerja dan pengabdian kepada masyarakat.

“Apel gabungan tadi saya tekankan begini. Kita ini ASN, digaji. Dan kalau digaji, kita itu diberikan di depan. Berarti kita ini utang kepada negara dalam satu bulan,” kata Junda Maulana.

Ia pun mengingatkan, kewajiban tersebut harus diwujudkan melalui disiplin dan kinerja nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

“Ya saya tekankan, Anda mau bayar utang atau tidak. Karena utang itu hukumnya wajib dibayar,” ujarnya.

Junda Maulana mengatakan, ASN tidak boleh hanya terpaku pada persoalan kedisiplinan dan kehadiran semata, tetapi juga harus fokus pada substansi pekerjaan dan tantangan pembangunan yang dihadapi Sulbar.

“Jangan sampai kita hanya berusaha disiplin, disiplin, disiplin. Tapi substansi untuk menyelesaikan masalah lain yang kita lupa. Habis energi di situ. Kita mau kedepankan substansialnya,” ungkap Junda Maulana.

Ia kemudian memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Sulbar, mulai dari angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), hingga persoalan stunting dan anak tidak sekolah.

Menurut Junda Maulana, Pemprov Sulbar menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen per tahun agar pada 2030 dapat berada di kisaran 5-6 persen. Saat ini angka kemiskinan Sulbar masih berada di level 10,18 persen atau di atas rata-rata nasional.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Sulbar juga ditargetkan mencapai 8 persen, sementara saat ini baru berada di angka 5,36 persen. Untuk IPM, pemerintah menargetkan mencapai angka 75, sedangkan saat ini masih berada di level 71 poin.

“Semua itu merupakan tantangan. Stunting dan lain sebagainya. Anak tidak sekolah masih punya tantangan,” katanya.

Junda Maulana menegaskan, seluruh ASN harus mampu melakukan akselerasi kerja agar target pembangunan daerah dapat tercapai.

“Kalau kita hanya berurusan dengan kedisiplinan, kehadiran dan lain-lain sebagainya, kita lupa dengan substansinya, akhirnya kita nggak bisa mengejar. Kita butuh akselerasi,” ujar Junda Maulana.

Melalui apel gabungan tersebut, Junda Maulana mengajak seluruh ASN di lingkup Pemprov Sulbar untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan daerah.

“Ayo kita merubah. Ayo kita bertanggung jawab dengan apa yang dihadapi oleh daerah kita ini. Bukan untuk kita, untuk daerah dan anak-anak kita atau generasi kita ke depan,” tutupnya.(Adv)