Kemenkum Sulbar Sebut Butuh Sinergi Pengelolaan JDIH

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyoroti pentingnya akselerasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Langkah ini dinilai krusial guna mewujudkan layanan informasi hukum yang inklusif, modern, serta terpadu bagi seluruh lapisan masyarakat.

​Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya membuka agenda Sosialisasi Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) yang berlangsung di Mamuju pada Kamis (21/5). Dalam arahannya, Saefur menegaskan bahwa performa JDIH yang prima menjadi salah satu barometer utama dalam menyukseskan reformasi hukum di tingkat regional.

“Forum ini merefleksikan sinergi kita bersama untuk memantapkan tata kelola JDIH di Sulawesi Barat. Target utamanya adalah menyajikan produk informasi hukum yang kredibel dan bermutu tinggi bagi publik,” tutur Saefur Rochim.

​Di sisi lain, Saefur tidak menampik adanya sederet tantangan yang masih membayangi. Mulai dari perlunya memaksimalkan fungsi situs web JDIH, kedisiplinan dalam memperbarui regulasi secara real-time, hingga urusan penguatan struktur kelembagaan serta kompetensi para SDM operator di tiap instansi.

​Kendati demikian, catatan impresif berhasil ditorehkan pada aspek kepatuhan. Kakanwil mengapresiasi capaian pelaporan e-report JDIH periode 2025 yang sukses menembus angka 100 persen. Presentase ini melonjak drastis jika dikomparasikan dengan rapor tahun sebelumnya yang tertahan di angka 53 persen.

“Lompatan performa ini menjadi bukti konkret meningkatnya kesadaran serta tanggung jawab kolektif dalam membenahi dokumentasi hukum di jazirah Sulawesi Barat,” imbuhnya.

Menelisik rincian evaluasi e-report JDIH 2025, tercatat ada 4 anggota yang sukses mengamankan predikat “Sangat Baik”, 3 anggota meraih predikat “Baik”, dan 8 anggota berada di kategori “Cukup Baik”. Evaluasi ini, menurut Saefur, wajib dikawal ketat lantaran berimplikasi langsung terhadap perolehan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) di masing-masing pemerintah daerah.

​Sebagai strategi ke depan, Saefur Rochim menginstruksikan penguatan pada tiga pilar transformasi JDIH:

Infrastruktur Digital: Pengoptimalan portal web JDIH agar lebih responsif, mutakhir, dan saling terkoneksi.

​Tata Kelola Regulasi: Menjaga konsistensi dan kesinambungan proses pengunggahan produk hukum daerah.

​Kapasitas Kelembagaan & SDM: Membentuk personel pengelola yang tangkas, adaptif terhadap teknologi digital, serta responsif terhadap perkembangan regulasi.

“Dengan memperkokoh ketiga pilar tersebut, kami optimistis JDIH di Sulbar akan menjelma menjadi wadah yang dinamis, modern, dan senantiasa hadir memberikan kepastian hukum yang mudah diakses warga,” harapnya.

Pelaksanaan sosialisasi ini melibatkan jajaran operator JDIH dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Sekretariat DPRD, hingga perwakilan akademisi dari perguruan tinggi se-Sulawesi Barat. Jalannya diskusi dipandu langsung oleh pemateri dari Biro Hukum Setda Provinsi Sulbar serta Tim Pembina JDIH Wilayah V Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).