Kemenkum Sulbar Dorong Pemda Tembus Nilai IRH 100 di 2026

Mamuju, IndigoNews |  Keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Sulawesi Barat dalam meraih “Predikat Istimewa” pada tahun 2025 mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat, Saefur Rochim.

Prestasi tersebut dinilai sebagai buah dari sinergi dan kerja keras kolektif dalam melengkapi data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH).

​Pujian tersebut disampaikan Saefur Rochim saat membuka agenda Sosialisasi Pedoman Penilaian IRH Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Pengayoman, Jumat (30/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia memotivasi jajaran Pemda agar tidak berpuas diri dan menjadikan capaian tahun lalu sebagai standar minimal untuk bekerja di tahun ini.

​”Capaian di tahun 2025 adalah fondasi kita. Harapan besar kami, pada periode penilaian 2026, ada perwakilan dari Sulawesi Barat yang mampu menembus nilai sempurna, yakni 100,” tegas Saefur Rochim.

​Pembaruan Mekanisme Penilaian IRH 2026 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam skema penilaian tahun ini.

Berdasarkan keterangan Kakanwil, koordinasi Sekretariat Nasional kini beralih ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Selain itu, indikator penilaian akan lebih menekankan pada meaningful participation atau partisipasi bermakna dari masyarakat dalam proses penyusunan regulasi.

Lebih lanjut, Saefur menjelaskan bahwa peningkatan kualitas hukum merupakan investasi jangka panjang bagi daerah. Produk hukum yang berkualitas, taat asas, dan adaptif dipercaya akan menciptakan iklim investasi yang positif serta meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap Sulawesi Barat.

​”Kemenkum Sulbar berkomitmen mendampingi dan memberikan fasilitasi penuh kepada Pemerintah Daerah. Tujuannya jelas, demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan mewujudkan Sulawesi Barat yang semakin Malaqbiq,” tutupnya.

​Acara ini turut dihadiri secara langsung oleh Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN, Kadiv Yankum Hidayat Yasin, Kadiv P3H John Batara Manikallo, jajaran Biro Hukum Provinsi, serta perwakilan Bagian Hukum dari seluruh Kabupaten se-Sulawesi Barat.