Mamuju, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan daerah di Sulawesi Barat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat (10/4/2026).
Menurut Hidayat, kehadiran Kanwil Kemenkum Sulbar dalam forum perencanaan pembangunan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, keberadaan Kementerian Hukum di daerah diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Melalui layanan yang kami miliki, baik di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) maupun Kekayaan Intelektual, kami berupaya memastikan kehadiran Kemenkum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi forum strategis dalam menyatukan persepsi serta menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Gubernur Sulawesi Barat, Suardi Duka, dalam arahannya memaparkan sejumlah tantangan pembangunan daerah, di antaranya dominasi sektor pertanian dalam struktur ekonomi, tingkat kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional, serta kualitas sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan. Selain itu, isu stunting juga menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan kualitas generasi masa depan.
“Arah pembangunan Sulawesi Barat tahun 2027 difokuskan pada hilirisasi komoditas unggulan, penguatan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Suhardi Duka.
No comments yet.