Kemenkum Sulbar Minta Penyusunan Anggaran 

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya penyusunan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 yang dilakukan secara tepat, realistis, terukur, dan berorientasi pada pencapaian target kinerja organisasi.

Menurutnya, kualitas perencanaan anggaran akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Penyampaian Arahan Kepala Kantor Wilayah dalam Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 26 Mei 2026.

“Penyusunan anggaran harus memperhatikan arah kebijakan nasional dan prioritas kementerian, serta dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Seluruh usulan kegiatan harus berdasarkan kebutuhan riil dan disertai evaluasi yang jelas,” ujar Saefur Rochim.

Dalam arahannya, Kakanwil meminta seluruh unit kerja agar setiap program dan kegiatan yang diusulkan memiliki output, indikator, target volume, serta jadwal pelaksanaan yang jelas. Hal tersebut dinilai penting guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama organisasi serta memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.

Selain itu, kegiatan yang diusulkan diharapkan lebih fokus pada program prioritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi organisasi maupun masyarakat. Seluruh unit kerja juga diminta menghindari duplikasi kegiatan antarbidang dan melakukan sinkronisasi antara Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja, dan RKA-K/L.

Dalam aspek penganggaran, Saefur Rochim menegaskan agar penyusunan biaya mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 dan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2026. Penggunaan akun belanja harus dilakukan secara tepat dan didukung data serta justifikasi kebutuhan yang memadai.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menghindari penganggaran yang tidak relevan, mark up, maupun double budgeting. Belanja pemeliharaan diminta dioptimalkan sebelum mengusulkan pengadaan baru, sedangkan belanja modal harus memenuhi ketentuan kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN).

Pada akhir kegiatan, Kakanwil meminta seluruh pengelola anggaran agar lebih teliti, cermat, dan bertanggung jawab dalam proses penyusunan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027. Seluruh usulan diharapkan dapat disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan segera diperbaiki apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pembahasan.

Melalui kegiatan ini diharapkan penyusunan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang berkualitas, efisien, tepat sasaran, dan mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan interaktif hingga akhir sesi dengan partisipasi aktif seluruh peserta.