Kemenkum Sulbar Evaluasi Layanan Fasilitatif dan Administratif 

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan disiplin pegawai, serta koordinasi yang efektif antarunit kerja guna memastikan seluruh target organisasi dapat tercapai secara optimal.

Menurutnya, budaya kerja yang profesional dan kolaboratif menjadi fondasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat, koordinator, dan pelaksana terkait sebagai forum monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas selama sepekan terakhir. Selain mengevaluasi capaian kinerja, rapat juga menjadi sarana koordinasi dalam mempersiapkan pelaksanaan evaluasi lanjutan bersama pimpinan pada hari yang sama.

Dalam rapat tersebut, masing-masing penanggung jawab menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas pada bidang sumber daya manusia, program dan pelaporan, hubungan masyarakat, keuangan, serta dukungan teknis. Berbagai capaian, kendala, dan langkah percepatan yang perlu dilakukan menjadi bahan pembahasan guna memastikan target kinerja dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pada aspek kepegawaian, rapat membahas perkembangan usulan promosi pegawai serta rencana pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi periode April hingga Mei 2026. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan disiplin pegawai yang ditandai dengan menurunnya tingkat keterlambatan kehadiran dibandingkan periode sebelumnya. Untuk itu, setiap unit kerja diminta mengusulkan pegawai yang memenuhi kriteria kinerja dan kedisiplinan sebagai calon penerima penghargaan guna mendorong budaya kerja positif di lingkungan kantor.

Sementara itu, pada bidang pelaporan dan akuntabilitas kinerja, perhatian difokuskan pada percepatan penyelesaian laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran, termasuk pemenuhan data dukung aplikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, Kinerja, serta pelaporan B06. Seluruh penanggung jawab diminta melakukan pemutakhiran data dan memastikan kelengkapan dokumen pendukung agar penyampaian laporan kepada unit pusat dapat terlaksana tepat waktu.

Dalam bidang hubungan masyarakat, rapat turut mengevaluasi progres penyusunan video profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Mengingat keterbatasan sarana produksi dan pengeditan yang tersedia, dibahas berbagai alternatif, termasuk kemungkinan penggunaan jasa pihak ketiga untuk menghasilkan video yang lebih representatif. Tim Humas diberikan tugas untuk melakukan koordinasi lebih lanjut serta menyusun rencana kerja yang terukur sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Pembahasan juga mencakup pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran. Sejumlah kendala dalam proses revisi anggaran dan koordinasi antara unit teknis dengan unit keuangan menjadi perhatian peserta rapat. Untuk mengatasi hal tersebut, disepakati perlunya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur serta penerapan prosedur kerja yang jelas agar setiap revisi anggaran memperoleh persetujuan pejabat teknis berwenang sebelum diproses lebih lanjut.

Selain membahas aspek teknis pekerjaan, pimpinan mengingatkan seluruh jajaran untuk terus menjaga profesionalisme, meningkatkan sinergi lintas unit, serta memastikan kepatuhan terhadap tata naskah dinas dan ketentuan administrasi yang berlaku. Komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif dalam setiap forum evaluasi dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.

Secara umum, rapat evaluasi berlangsung tertib dan produktif serta menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut yang akan menjadi fokus pelaksanaan tugas pada pekan berikutnya. Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berharap dapat meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat pencapaian target kinerja, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan organisasi.