Kanwil Kemenkum Sulbar Berhasil Fasilitasi Garam Kristal Majene Peroleh Sertifikat IG

MAJENE – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat kembali mencatatkan capaian dalam perlindungan kekayaan intelektual daerah. Garam Kristal Majene resmi memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (IG).

Sertifikat tersebut diserahkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Kristal Majene yang diwakili Andi Reni Anggaraeni. Penyerahan berlangsung di Villa Bogor, Majene, Rabu,(11/2).

Hidayat menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah. Ia menyebut, terdaftarnya Garam Kristal Majene sebagai produk IG menjadi salah satu prestasi yang patut diapresiasi.

“Ini adalah hasil kerja bersama antara MPIG Garam Kristal Majene dan Kanwil Kemenkum Sulbar yang terus memberikan pendampingan hingga sertifikat ini terbit,” ujar Hidayat, didampingi Kepala Divisi P3H, John Batara.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti kehadiran negara melalui Kementerian Hukum dalam melindungi dan mengembangkan potensi lokal, khususnya di Sulawesi Barat.

Dengan bertambahnya Garam Kristal Majene, kini Sulawesi Barat memiliki sejumlah produk yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis, yakni Lipa Saqbe Mandar, Tenun Sekomandi, Garam Kristal Majene, dan Kopi Kurrak Polewali.

Ke depan, Kemenkum Sulbar menargetkan sejumlah produk potensial lainnya untuk segera diajukan sebagai IG, di antaranya Loka Pere (Pisang Majene), Kopi Ulumanda, dan Pasagu (Sagu Pasangkayu).

Selain itu, Kanwil Kemenkum Sulbar juga mendorong penguatan perlindungan melalui skema Merek Kolektif, termasuk pembinaan kepada Koperasi Merah Putih. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan MPIG terus diperkuat agar perlindungan kekayaan intelektual di Sulawesi Barat semakin optimal,” tutupnya.

Komentar disini :