IndigoNews • Des 18 2024

MAMUJU, IndigoNews | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju kembali menantang Kapolda Sulawesi Barat untuk mendalami kasus peredaran uang palsu yang melibatkan oknum di jajaran Polda Sulbar. Hal ini mencuat setelah sebelumnya Polda Sulbar dianggap berhasil mengungkap kasus yang menyeret oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulbar.
Kabid Advokasi HMI Cabang Mamuju, Muh Audrey Aqsa, secara tegas mengkritik kinerja Polda Sulawesi Barat yang dinilai kurang transparan dalam menangani kasus uang palsu. Meski kasus tersebut disebut telah dilimpahkan dari Polres ke Polda, hingga kini proses hukum tampak mandek tanpa perkembangan yang jelas.
“Kami sangat kecewa dengan lambannya penanganan kasus ini. Tidak ada konfirmasi atau penjelasan dari Polda Sulbar mengenai perkembangannya. Ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat,” tegas Audrey.
Audrey menambahkan, HMI Cabang Mamuju yang sejak awal mengadvokasi kasus ini belum menerima informasi terkait status tersangka atau barang bukti. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penutupan kasus, terutama karena kasus-kasus lain yang tidak melibatkan aparat justru diungkap secara terang benderang.
“Kenapa kasus yang melibatkan oknum aparat ini seolah-olah ditutupi, sementara kasus ASN dikejar hingga tuntas? Ini memunculkan pertanyaan, apakah ada perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum?” tanyanya.
Audrey juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa mandeknya kasus ini mungkin disebabkan oleh keterlibatan oknum petinggi di institusi Polri. Dugaan ini semakin menguatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas Polri dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.
“Kasus yang tidak dituntaskan seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Kami berharap Polri dapat menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan menunjukkan komitmennya pada supremasi hukum,” lanjut Audrey.
HMI Cabang Mamuju menegaskan bahwa advokasi ini bukanlah bentuk penentangan terhadap Polri, melainkan upaya untuk mendorong institusi tersebut menjadi lebih efektif, responsif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Audrey juga menyoroti dugaan bahwa pelaku penyebaran uang palsu mungkin adalah informan dari salah satu satuan di Polda Sulbar.
Pewarta IndigoNews : Ananda W.
Mamuju, IndigoNews | Tim Majelis Pengawas Daerah Notaris Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi B...
Mamuju, IndigoNews| Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo, menegaskan bahwa Ranper...
Mamuju, IndigoNews | Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto menghadiri Rapat Koordinasi Lintas ...
Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, bers...
Mamuju, IndigoNews | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat resm...
Mamasa, IndigoNews | Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) melakukan pemeriksaan Protokol Notaris d...
Majene, IndigoNews | Draft Daftar Temuan Desa Tahun 2023 yang ditandatangani Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Majene, Fauzan, beredar luas d...
Mamuju, IndigoNews | Pengerjaan pelabuhan yang ada di Jl. Yos kini telah mencapai 70%. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Kantor Unit Pelayanan Pe...
MAMUJU, IndigoNews | Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Majene berkolaborasi menggelar Gerakan Pangan Murah, Senin 13 Januari 2025.Pj Gubernur La...
MAMUJU, indigoNews | Debat terakhir pasangan Calon bupati Mamuju dan wakil bupati Mamuju periode 2024 – 2029, berlangsung sengit. Sabtu 9/...
Mamuju, IndigoNews| Plt. Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Faizal Thamrin menghimbau semua jajaran Disbun ...

No comments yet.