Kakanwil Kemenkum Sulbar Ikuti Lokakarya Nasional KUHP & KUHAP Baru di FH UGM: Perkuat Transisi Hukum Pidana Modern

IndigoNews • Feb 10 2026

YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menghadiri pembukaan Lokakarya Nasional bertajuk “Menyelaraskan Paradigma dan Asas dalam Pendidikan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana” yang berlangsung di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (10/2). Pertemuan strategis ini direncanakan berlangsung selama tiga hari hingga 12 Februari 2026 mendatang.

Kehadiran Kakanwil Saefur Rochim dalam forum ini merupakan bentuk komitmen jajaran Kemenkum di daerah untuk mendalami implementasi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP) yang baru saja mulai berlaku secara nasional.

“Ini adalah momentum krusial bagi jajaran Kementerian Hukum untuk memastikan kesiapan implementasi regulasi baru di wilayah. Kami berkomitmen meningkatkan kapasitas aparatur serta memperkuat sinergi dengan akademisi guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, adaptif, dan adil,” tegas Saefur Rochim di sela kegiatan Sinergi Akademisi dan Praktisi

Acara secara resmi dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum Kemenkum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa keberhasilan reformasi hukum nasional sangat bergantung pada kualitas SDM hukum dalam memahami semangat baru yang dibawa oleh KUHP dan KUHAP tersebut.

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Asperhupiki, Fachrizal Afandi. Ia menyebut lokakarya ini sebagai langkah kolektif untuk menyeragamkan penafsiran hukum guna menghindari disparitas dalam praktik peradilan. Sementara itu, Wakil Dekan I FH UGM, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, mengingatkan peran sentral perguruan tinggi dalam mengawal transisi hukum ini agar berjalan secara sistematis dan bertanggung jawab.

Pemaparan Pakar Hukum

Hari pertama lokakarya diisi dengan bedah materi mendalam dari para pakar hukum pidana terkemuka:

Prof. Dr. Topo Santoso mengupas tuntas pembaruan asas legalitas dan pengakuan hukum yang hidup di masyarakat (living law).

Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto memaparkan tinjauan baru mengenai alasan penghapus pidana.

Dr. Mahmud Mulyadi memberikan perspektif segar terkait konsep pertanggungjawaban pidana nasional.

Prof. Harkristuti Harkrisnowo mengulas pergeseran orientasi dalam sistem pemidanaan nasional.

Kegiatan ini turut diikuti oleh jajaran Kepala Kantor Wilayah Kemenkum se-Indonesia serta ratusan akademisi hukum pidana, dengan tujuan akhir membangun pemahaman yang solid antara dunia pendidikan dan praktik hukum di lapangan.

Komentar disini :