DPMPTSP Sulbar Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha

Mamuju, IndigoNews |Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Kain Lotong Sembe, memimpin Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha, Jumat (18/9/2026), bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat tersebut membahas penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh PT. Jaya Pasir Andalan (Industri Pertambangan & Perdagangan) perihal Pemberitahuan terkait Izin Resmi dan Penolakan yang Tak Berdasar, serta PT. Enviro Mining Minerals perihal Permohonan Mediasi dan Fasilitasi Terkait Kepastian Kesesuaian Lokasi Usaha.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi dan memastikan terciptanya kepastian serta kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, pelayanan publik yang efektif, serta kepastian dalam penyelenggaraan penanaman modal di Sulawesi Barat.

Rapat diikuti oleh seluruh Tim Kerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat. Pembahasan dilakukan secara bersama dengan mencermati permasalahan yang disampaikan pelaku usaha serta mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing pihak.

Kepala DPMPTSP Sulbar, Kain Lotong Sembe, menyampaikan bahwa pemerintah daerah melalui DPMPTSP berkomitmen untuk memberikan fasilitasi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan penanaman modal dan perizinan.

“Kami ingin memastikan setiap permasalahan pelaku usaha dapat difasilitasi dan dibahas secara objektif sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Prinsipnya, pemerintah hadir memberikan pelayanan dan mencari solusi agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku,” ujar Kain Lotong Sembe.

Sementara itu, Astiah, selaku Ketua Tim Kerja Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, menyampaikan bahwa fasilitasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

“Melalui rapat fasilitasi ini, kami melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang disampaikan pelaku usaha, kemudian mencermati aspek perizinan, kesesuaian lokasi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha. Hasil pembahasan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan dan regulasi,” jelas Astiah.

DPMPTSP Sulbar terus mendorong koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha agar berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha dapat ditangani secara terukur. Fasilitasi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan investasinya di Sulawesi Barat. (Adv)