Rakor Nasional, Kemenkum Sulbar Borong Dua Penghargaan Bergengsi

IndigoNews • Des 18 2025

Jakarta, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat meraih dua penghargaan dari Menteri Hukum dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun yang digelar di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar Sunu Tedy Maranto, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Hidayat Yasin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) John Batara Manikallo, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Ramli.

Dua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Suprtaman Andi Agtas sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan inovasi yang dilakukan Kanwil Kemenkum Sulbar sepanjang tahun 2025.

Penghargaan pertama berupa Piagam atas prestasi dan kontribusi luar biasa dalam perolehan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik I Nasional pada lima DIPA. Capaian tersebut diperkuat melalui inovasi pengendalian anggaran SAPU PANIK (Satuan Petugas Pemantauan Nilai IKPA) serta inovasi layanan NILAM CARE (Nilai Layanan Inventaris Kami) yang bertujuan meningkatkan efektivitas monitoring fasilitas publik. Penghargaan ini diberikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ramli.

“Ia (ramli) dinilai berperan aktif sebagai penulis dan pemberi keterangan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” ujar Sunu Tedy Maranto

Penghargaan kedua berupa Piagam Penetapan KBKI (Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual). Program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ini bertujuan mendorong pengembangan ekonomi lokal, pariwisata, dan ekonomi kreatif melalui pengakuan serta perlindungan kekayaan intelektual di suatu wilayah.

“Kanwil Kemenkum Sulbar dinilai berhasil mengajukan Anjungan Pantai Manakarra sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, yang diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi, daya saing, serta perlindungan hukum terhadap potensi kekayaan intelektual daerah, sekaligus menarik minat investasi dan mencegah praktik pemalsuan,” tutup Sunu Tedy Maranto.