Gedung Tanpa IMB, PGPM Mamuju Minta DPR Bertindak

Mamuju, IndigoNews | Pergerakan Generasi Peduli Mamuju (PGPM) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mamuju, untuk segera menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju terkait pembangunan gedung yang diduga belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dinas PUPR Kabupaten Mamuju sebelumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan yang disebut-sebut milik PT Wira Eka Persada Tama, untuk segera mengurus IMB. Namun hingga saat ini, pemilik bangunan tersebut belum juga memenuhi kewajiban tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati tentang ketentuan penyelenggaraan IMB, setiap bangunan yang didirikan wajib memenuhi persyaratan teknis serta memiliki izin resmi dari pemerintah.

Audrey, Ketua PGPM Mamuju, angkat suara terkait persoalan ini. Ia meminta DPR bersikap tegas dan segera mengambil langkah konkret, termasuk mengevaluasi pemilik bangunan yang belum mengurus izin. Audrey menilai, ketegasan DPR sangat penting agar tidak muncul anggapan di masyarakat bahwa ada pembiaran atau bahkan dugaan kongkalikong dalam kasus ini.

“DPR harus menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan publik, bukan kepada oknum yang melanggar aturan,” ujar Audrey.

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika persoalan ini diabaikan.

“Kalau DPR tidak segera mengambil langkah, kami akan mengusut masalah ini lebih jauh. Bahkan, jika perlu, kami akan membuat laporan resmi ke Polda atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan,” tegas Audrey.

Menurutnya, pelanggaran semacam ini tidak bisa dianggap remeh. “Mendirikan bangunan tanpa izin itu bukan pelanggaran kecil. Ini soal ketertiban ruang, soal keselamatan, dan soal keadilan bagi masyarakat yang taat aturan,” tambahnya.

Audrey juga mengingatkan bahwa pembangunan tanpa IMB melanggar undang-undang tentang tata ruang, yang dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Pewarta IndigoNews : Ananda W.