IndigoNews • Agu 23 2026

Mamuju, IndigoNews | Pembangunan jalan di depan SD 2 Salutiwo, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menuai sorotan tajam dari kalangan pemuda setempat.
Proyek infrastruktur yang menjadi akses vital warga dan warga sekolah tersebut dilaporkan mangkrak selama hampir satu tahun. Ironisnya, kendati pengerjaan belum rampung 100 persen, beberapa titik jalan yang sudah dicor justru mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan fisik.
Bung Ammang, perwakilan pemuda Desa Salutiwo, menyayangkan lambatnya penanganan proyek tersebut. Menurutnya, kondisi jalan yang menggantung dan memburuk berpotensi merugikan masyarakat serta membahayakan keselamatan para siswa yang melintas setiap hari.
“Persoalan ini bukan hanya mengenai pembangunan jalan yang belum selesai, tetapi juga menyangkut kualitas dan keberlanjutan pekerjaan. Sangat tidak masuk akal ketika proyek belum capai 100 persen, bagian yang dikerjakan malah sudah mulai rusak,” tegas Bung Ammang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kepala Desa Salutiwo berdalih bahwa kendala utama terhentinya proyek pengecoran ini adalah tidak tersedianya alat pemutar semen atau mesin molen. Namun, alasan tersebut dinilai tidak masuk akal oleh pihak pemuda, mengingat waktu penundaan yang sudah memakan waktu hingga satu tahun tanpa ada upaya pencarian solusi konkret dari jajaran pemerintah desa.
Atas kondisi tersebut, Bung Ammang menuntut transparansi penuh dari Pemerintah Desa Salutiwo terkait alokasi anggaran, progres pembangunan, hingga tindak lanjut penanganan alat pendukung pengerjaan.
Pihak pemuda memberikan tenggat waktu selama lima hari kepada pemerintah desa untuk memberikan klarifikasi resmi serta kepastian jadwal penyelesaian proyek.
“Kami memberikan waktu lima hari kepada pemerintah desa untuk memberikan kejelasan. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada langkah konkret, kami menuntut aparat desa segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka bersama masyarakat dan pelaksana kegiatan,” tambah Bung Ammang.
Kritik yang dilayangkan ini ditegaskan bukan untuk memojokkan pemerintah desa, melainkan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap transparansi penggunaan dana desa.
Warga berharap keterbatasan fasilitas alat tidak lagi dijadikan alasan, serta menuntut hadirnya fasilitas publik yang berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Pewarta IndigoNews: Irham Siriwa
Mamuju, IndigoNews |Menindaklanjuti maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di se...
Mamuju, IndigoNews | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong peningkatan kap...
Mamuju, IndigoNews | Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Mamuj...
Mamuju, IndigoNews | Gelombang penolakan terhadap rencana penambangan Logam Tanah Jarang (LTJ) di wi...
Mamuju, IndigoNews | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyepa...
Mamuju, IndigoNews | Pihak keluarga dari remaja laki-laki berinisial F memberikan klarifikasi terbuk...
Mamuju, IndigoNews|Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menghadiri rapat pemetaan produk huk...
Mamuju, IndigoNews| Dalam suasana khidmat, kegiatan ibadah rutin setiap Jumat di Polda Sulbar senantiasa diwarnai kehadiran anak-anak yatim. Keh...
Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, didampingi K...
Mamuju, IndigoNews | Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam memberikan akses kea...
Polewali Mandar, IndigoNews | UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP)...

No comments yet.