Kanwil Kemenkum Sulbar Ikuti Penguatan Tim Forum Kebijakan Nasional

Mamuju, IndigoNews| Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Penguatan Tim Sekretariat Wilayah Forum Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi serta mekanisme pelaksanaan program Badan Strategi Kebijakan Hukum di wilayah, sekaligus meningkatkan kapasitas para Analis Kebijakan dalam mendukung kualitas kebijakan publik di daerah.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas Analis Kebijakan sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data.

“Analis Kebijakan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pengambil keputusan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, peningkatan kompetensi dan jejaring kerja perlu terus diperkuat,” ujar Saefur Rochim di sela-sela kesempatannya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan itu, Kepala Pusat Strategi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P4HN) Badan Strategi Kebijakan Hukum, Junarlis, menyampaikan bahwa Analis Kebijakan merupakan jembatan antara pemangku kebijakan tertinggi selaku pengambil keputusan dengan masyarakat.

Ia berharap pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan dapat meningkatkan kompetensi dan pengembangan tugas serta fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya kualitas kebijakan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua Tim Sekretariat Nasional Forum Komunikasi Kebijakan, Djatmiko, menegaskan bahwa forum tersebut dibentuk untuk memperkuat tugas dan fungsi Analis Kebijakan di wilayah serta menjadi penghubung antara Analis Kebijakan di kantor wilayah dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, sinergi tersebut penting dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan publik di daerah.

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi BSK Hukum, Daryono, menambahkan bahwa output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peserta memahami konsep dasar analisis kebijakan publik serta mampu menyusun policy brief yang baik, komunikatif, dan aplikatif.

Selain itu, Endah Kartina selaku PIC Kerja Sama dengan Pihak Eksternal menjelaskan bahwa forum ini juga diharapkan mampu membangun kolaborasi dan jejaring dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota maupun perguruan tinggi guna meningkatkan partisipasi keanggotaan Forum Komunikasi Kebijakan.