Kemenkum Sulbar Laksanakan Penilaian Mandiri SPIP 2026

Mamuju, IndigoNews | Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Seno Adji, Rabu (15/4/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyebut bahwa penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

“Hal ini sebagai bagian dari komitmen kami dalam memastikan seluruh proses kerja berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Tim Penilai dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI dan Inspektorat Wilayah V, serta diikuti oleh seluruh Tim Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kanwil Kemenkum Sulbar.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Bagian Umum menyampaikan agar capaian penilaian SPIP Kanwil Sulawesi Barat dapat memperoleh hasil optimal, sehingga turut berkontribusi dalam peningkatan nilai SPIP Kementerian Hukum secara nasional.

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara mandiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasinya, serta menyusun langkah tindak lanjut guna meningkatkan level maturitas SPIP ke arah yang lebih baik.

“Penilaian ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Saefur Rochim.

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Sulbar dinilai telah melaksanakan penyelenggaraan SPIP terintegrasi dengan baik.

“Meski demikian, masih terdapat beberapa data dukung yang perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan sebagai bagian dari tindak lanjut penyempurnaan,” jelas Saefur Rochim.

Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan berkomitmen dalam memperkuat sistem pengendalian internal sebagai fondasi utama dalam peningkatan kinerja organisasi serta pelayanan publik yang berkualitas.