BREAKING NEWS
Categories
  • Daerah
  • Hukrim
  • Majene
  • Mamasa
  • Mamuju
  • Mamuju Tengah
  • Nasional
  • Pasangkayu
  • Polewali Mandar
  • Politik
  • Kemenkum Sulbar Harmonisasi Lima Ranperbup Pasangkayu

    Mei 13 2026

    Mamuju, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat terus berkomitmen mengawal pembentukan regulasi daerah yang berkualitas. Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menekankan bahwa tahap harmonisasi adalah kunci untuk memastikan setiap produk hukum daerah sejalan dengan aturan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum bagi publik.

    “Proses ini sangat vital agar tidak terjadi tumpang tindih norma, sehingga peraturan yang lahir benar-benar efektif dan dapat diimplementasikan di tengah masyarakat,” jelas Saefur pada Rabu (13/5).

    Melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkum Sulbar menggelar rapat koordinasi guna membahas sejumlah Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Pasangkayu. Forum ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, termasuk Asisten II, Kepala Bapperida, Direktur RSUD, Sekretaris Dinas Kesehatan, serta tim perancang peraturan perundang-undangan.

    Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo, yang memimpin jalannya rapat, berharap masukan dari berbagai pihak dapat menyempurnakan materi muatan aturan tersebut. “Tujuan utama kita adalah sinkronisasi agar regulasi yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan di Pasangkayu,” tambahnya.

    Dalam forum tersebut, tim melakukan bedah materi secara mendalam dari aspek teknis maupun kesesuaian norma. Berdasarkan hasil evaluasi, diputuskan bahwa:

    Dua Ranperbup Perlu Perbaikan: Rancangan mengenai Pedoman Penatausahaan Keuangan Bidang Kesehatan pada BLUD dan Tarif Layanan Umum Daerah RSUD dikembalikan untuk direvisi sebelum lanjut ke tahap berikutnya.

    Tiga Ranperbup Disetujui: Rancangan terkait Tata Cara Kerja Sama Pihak Lain pada BLUD Puskesmas, Pengelolaan Tenaga Profesional pada BLUD Puskesmas, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dinyatakan dapat diteruskan ke proses selanjutnya.

    Langkah tegas dalam mengembalikan draf yang belum sempurna menunjukkan profesionalisme Kanwil Kemenkum Sulbar dalam menjaga kualitas hukum di daerah. Upaya ini diharapkan dapat mencegah munculnya permasalahan hukum di masa depan sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih dan transparan.

    Komentar disini :
    Share to

    Related News

    Persiapan MTQ XI Sulbar Dimatangkan, Pem...

    by Jun 27 2026

    Mamuju, IndigoNews | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) dibawah kepemimpinan Gube...

    Lapas Polewali: Warga Binaan Mengaku Rek...

    by Jun 26 2026

    Polewali Mandar, IndigoNews | Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Polewali menyampaikan hasil p...

    Pria di Mamuju Curi Emas Tetangga Demi B...

    by Jun 25 2026

    Mamuju, IndigoNews | Seorang pria berinisial FDK (30) terpaksa harus berurusan dengan hukum setelah ...

    HMI Manakarra Bongkar Dugaan Pungli Kapa...

    by Jun 25 2026

    Mamuju, IndigoNews | Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Manakarr...

    Kemenkum Sulbar Harmonisasi Dua Ranpergu...

    by Jun 25 2026

    Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegask...

    Kemenkum Sulbar: Sentra KI Miliki Peran ...

    by Jun 25 2026

    Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai ...

    No comments yet.

    Silahkan tulis komentar anda.

    Your email will not be published. Fields marked with an asterisk (*) must be filled.

    *

    *

    Other News

    Kemenkum Sulbar Dorong Percepatan Pendaftaran M...


    Polewali, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat terus memperkuat komitmennya dalam mendorong perlindung...

    27 Nov 2025

    Kemenkum Sulbar Sasar UMKM Majene, Dorong Perli...


    Majene, IndigoNews| Tim Analis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melakukan pendampingan...

    12 Mar 2026

    Tebar Kebaikan, Ditlantas Polda Sulbar Berbagi ...


    Sulbar, IndigoNews | Di tengah kesibukan mengatur lalu lintas, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menyempa...

    05 Mar 2025

    Kalaksa BPBD Sulbar Lepas TRC dan ASN Untuk Gla...


    Mamuju, IndigoNews | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan pelepasan Tim Reaksi Cepat (TRC) d...

    04 Mei 2026

    Tingkatkan Nilai Jual, Kanwil Kemenkum Sulbar D...


    Mamuju, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus menggalakkan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) bagi s...

    21 Apr 2026

    Beritasatu

    back to top
    error: Content is protected !!