Kemenkum Sulbar Dorong Analis Kebijakan Hasilkan Kajian Berdampak Nyata

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam memproduksi kajian yang tajam dan berdampak positif bagi publik.

Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan haruslah terukur agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

“Penguatan kapasitas para Analis Kebijakan sangat krusial. Hal ini dilakukan guna menjamin terciptanya kebijakan yang tidak hanya adaptif, tapi juga memberikan manfaat nyata di lapangan,” ujar Saefur.

Sebagai langkah konkret, jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar berpartisipasi dalam agenda Policy Talks yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara secara daring pada Kamis (23/4/2026).

Forum ini fokus pada penguatan kompetensi dalam penyusunan policy brief (ringkasan kebijakan).

Kakanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antara instansi pusat dengan pemerintah daerah.

Forum tersebut dirancang sebagai wadah diskusi untuk mencetak analis yang mampu memberikan solusi tepat atas berbagai persoalan publik.

Dalam pemaparannya, Direktur dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Widhi Novianto, merinci karakteristik policy brief yang efektif:

• Kejelasan Konteks: Mampu menguraikan latar belakang masalah secara gamblang.
• Persuasif: Meyakinkan pembuat kebijakan bahwa isu tersebut mendesak untuk ditangani.
• Berbasis Data: Menyediakan opsi kebijakan yang didukung bukti-bukti relevan.
• Berorientasi Aksi: Mampu mendorong pengambil keputusan untuk segera bertindak.

Senada dengan hal tersebut, Dr. Samrin selaku akademisi IAIN Kendari menjelaskan bahwa fungsi utama Analis Kebijakan adalah menyediakan informasi strategis bagi pimpinan.

Meski otoritas keputusan ada di tangan pimpinan, kualitas kebijakan sangat bergantung pada ketajaman analisis yang diberikan.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Sulbar dalam pelatihan ini menjadi bukti komitmen instansi dalam memajukan kualitas SDM serta memperkokoh reformasi birokrasi melalui budaya kerja yang berbasis pada data dan pengetahuan.