Kemenkum Sulbar Harap Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim menegaskan bahwa pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Proses harmonisasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan regulasi yang tertib, implementatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, Kanwil Kemenkum Sulbar terus berkomitmen memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Saefur Rochim menanggapi pelaksanaan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mamasa, Kamis (21/5).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulbar dan secara virtual melalui Zoom tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo.

John Batara Manikallo menyampaikan bahwa ketiga rancangan peraturan yang dibahas memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan dan penganggaran daerah yang efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Melalui kegiatan harmonisasi ini, kami dari Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat siap memberikan pendampingan dan masukan agar rancangan peraturan yang disusun dapat berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Mamasa,” ujar John Batara Manikallo.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Mamasa, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mamasa beserta jajaran, perwakilan Bagian Hukum Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan Bapperida Kabupaten Mamasa, perwakilan BPKD Kabupaten Mamasa, para Perancang Peraturan Perundang-undangan, CPNS, serta peserta magang di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.

Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati Mamasa, yakni Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027, Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Asisten I Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya agar ketiga rancangan peraturan tersebut dapat segera dibahas dan dikaji secara komprehensif karena memiliki peranan strategis dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.

“Kami berharap pembahasan dilakukan secara objektif dan mendalam, khususnya terkait Standar Satuan Harga, mengingat masih terdapat beberapa ketentuan sebelumnya yang belum sepenuhnya selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat berdampak pada proses perencanaan perangkat daerah,” ungkapnya.

Pembahasan rapat difokuskan pada kesesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kejelasan pengaturan kewenangan perangkat daerah, serta ketepatan dasar hukum dan formulasi norma dalam masing-masing rancangan peraturan.

Berdasarkan hasil pembahasan, ketiga Rancangan Peraturan Bupati Mamasa tersebut dinyatakan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Kanwil Kemenkum Sulbar berharap proses harmonisasi ini dapat mendukung terwujudnya regulasi daerah yang berkualitas, adaptif, dan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik di Kabupaten Mamasa.