Kemenkum Sulbar Harap Peningkatan Pengawasan Notaris 

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mengingatkan jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum melalui penguatan pengawasan notaris, peningkatan profesionalisme aparatur, serta kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, pelayanan hukum yang prima hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur terkait memiliki komitmen yang sama dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan tugas.

Pesan tersebut disampaikan saat jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Sulbar menggelar rapat persiapan menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) se-Sulawesi Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya mematangkan pelaksanaan Rakor MPDN yang akan mempertemukan unsur Majelis Pengawas Daerah dari Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polewali Mandar, dan Mamasa bersama Majelis Pengawas Wilayah Sulawesi Barat. Forum ini diharapkan menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan koordinasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan jabatan notaris.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, bersama Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, dan diikuti oleh seluruh jajaran bidang terkait. Dalam kesempatan tersebut, berbagai kebutuhan teknis dan substansi kegiatan dibahas secara rinci untuk memastikan pelaksanaan rapat koordinasi berjalan efektif dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat.

Pembahasan mencakup kesiapan administrasi, penyempurnaan materi paparan, distribusi dokumen pendukung, penetapan peserta, hingga finalisasi agenda kegiatan. Seluruh aspek tersebut menjadi perhatian agar pelaksanaan Rakor mampu memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan notaris di daerah.

Salah satu topik utama yang akan dibahas dalam Rakor MPDN adalah hasil pemeriksaan protokol notaris tahun 2025 yang telah dilakukan oleh masing-masing Majelis Pengawas Daerah. Hasil pemeriksaan tersebut akan dianalisis bersama untuk melihat capaian yang telah diraih, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah tindak lanjut terhadap berbagai temuan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Selain evaluasi hasil pemeriksaan, rapat juga mempersiapkan forum diskusi antar-MPD guna menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Melalui pertukaran pengalaman dan pembahasan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pengawasan notaris di Sulawesi Barat.

Pada kesempatan yang sama, jajaran Bidang Pelayanan AHU turut melakukan peninjauan terhadap capaian layanan Perseroan Perorangan. Evaluasi difokuskan pada upaya mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi sekaligus menyusun langkah percepatan guna mencapai target kinerja tahun 2026. Beberapa strategi yang dibahas antara lain penguatan sosialisasi, perluasan layanan jemput bola, serta peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tidak hanya membahas agenda jangka pendek, rapat juga menyoroti sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Program tersebut meliputi peningkatan layanan administrasi badan hukum, penyebarluasan informasi terkait layanan AHU, serta penguatan koordinasi dengan berbagai mitra strategis guna memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Saefur Rochim menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat memperoleh manfaat yang nyata dari kehadiran negara.

Melalui persiapan yang dilakukan secara komprehensif tersebut, Rakor MPDN Sulawesi Barat diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis yang mendukung peningkatan kualitas pengawasan notaris sekaligus memperkuat layanan Administrasi Hukum Umum yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.