Kemenkum Sulbar Dorong Pemetaan Karakteristik Wilayah

Mamuju, IndigoNews| Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai bahwa pemetaan karakteristik wilayah dan beban kerja menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan organisasi yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah.

Menurutnya, setiap kantor wilayah memiliki kondisi, tantangan, dan beban tugas yang berbeda sehingga diperlukan data yang komprehensif sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan kelembagaan maupun pengelolaan sumber daya manusia.

“Karakteristik wilayah harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan organisasi. Dengan data yang akurat, kebutuhan SDM, penguatan layanan, hingga distribusi sumber daya dapat direncanakan secara lebih tepat dan terukur,” kata Saefur Rochim.

Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Wawancara Validasi Data dan Informasi Penyusunan Karakteristik Kantor Wilayah yang dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (23/6).

Kegiatan ini melibatkan tim dari Biro SDM Sekretariat Jenderal bersama jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar yang terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta pejabat fungsional terkait. Proses wawancara dilakukan untuk mengonfirmasi data dan informasi yang telah disampaikan sebagai bahan penyusunan profil karakteristik kantor wilayah.

Dalam sesi diskusi, Kanwil Kemenkum Sulbar memaparkan sejumlah indikator yang mencerminkan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Sulawesi Barat. Salah satunya adalah tingginya layanan di bidang Kekayaan Intelektual, khususnya pencatatan hak cipta, yang mencapai 427 layanan sepanjang tahun 2025.

Selain capaian layanan, efektivitas pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian dalam proses validasi. Hingga akhir tahun anggaran 2025, Kanwil Kemenkum Sulbar berhasil mencatatkan realisasi anggaran sebesar 99,44 persen, yang menunjukkan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dari aspek sumber daya manusia, Kanwil Kemenkum Sulbar saat ini didukung oleh 68 pegawai yang menjalankan berbagai fungsi pelayanan hukum, administrasi, dan pembinaan hukum. Seiring meningkatnya kebutuhan layanan kepada masyarakat, penguatan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan SDM dinilai menjadi kebutuhan yang terus berkembang.

Melalui kegiatan ini, berbagai data mengenai kondisi wilayah, volume pekerjaan, capaian kinerja, serta kapasitas organisasi diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan proporsional. Hasil pemetaan tersebut juga dapat mendukung pengembangan organisasi yang selaras dengan kebutuhan pelayanan publik di daerah.

Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mendukung penyediaan data yang akurat dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.