Dugaan Temuan Perjalanan Dinas 1,9 Miliar, Ini Kata Wakil Ketua DPRD

SULBAR, indigonews | Dugaan temuan belanja perjalanan dinas DPRD Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ) senilai kurang lebih 1,9 Miliar, masih menjadi perhatian publik.

Dikabarkan, persoalan ini tengah ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus ( Ditkrimsus ) Polda Sulbar, dengan diketahuinya adanya panggilan klarifikasi sejumlah saksi yang berkaitan dengan kegiatan perjalanan dinas DPRD Sulbar.

Terkait itu, wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi kepada indigonews.co.id memberi tanggapan soal temuan BPK Perwakilan Sulbar.

Kata Suraidah, temuan itu harus ditindaklanjuti dengan serius dan transparan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip good governance. Dan meminta agar temuan BPK Sulawesi Barat dikembalikan.

“ Tentu kita berharap atas temuan BPK itu harus dikembalikan agar tidak ada yang dirugikan termasuk negara,” kata Suraidah Suhardi

Kepada wartawan Media ini mengatakan, bahwa temuan itu sudah dalam penanganan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini, menunjukkan bahwa pemerintah provinsi telah menindaklanjuti temuan BPK dan berupaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

“ Menurut informasi yang saya terima, bahwa ini sudah ditangani Inspektorat Provinsi Sulbar, untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan temuan BPK dapat diselesaikan dan pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik.” terangnya

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, sangat mendukung langkah penegak hukum dalam memberantas korupsi di Sulawesi Barat. Dukungan ini menunjukkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“ Tentu juga kita mendukung langkah penegak hukum memberantas kasus – kasus korupsi di Sulbar untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.” harapnya

Dengan demikian, kata Suraidah, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik.

Seperti dikabarkan sebelumnya, terkait persoalan ini, sejumlah pegawai berjumlah 28 orang yang kerja di Sekwan DPRD Sulbar telah diberikan sanksi teguran dan mutasi ke OPD, Biro dan Badan sejak bulan April 2025.

“ Memang ada digeser 28 orang terkait perjalanan dinas DPRD Sulbar. Dan ini bagian dari pembinaan, dan rata – rata dipindahkan ke OPD, Biro dan Badan, “ kata Inspektur Inspektorat Provinsi Sulbar, Muh. Nasir.

Menurut mantan Sekda Kabupaten Pasangkayu itu, bahwa diakui memang bergulir di Polda Sulbar namun belum mengetahui sejauh mana progresnya.

“ Soal kasus ini saya memang dengar sudah bergulir di Polda Sulbar tetapi saya tidak tahu sejauh mana progresnya dek,” singkat Nasir.

Pewarta indigonews : Wahyu Ananda