Divisi P3H Kemenkum Sulbar Akselerasi Capaian Kinerja 

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan seluruh target Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026 agar capaian kinerja Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) dapat terealisasi secara optimal dan tepat waktu.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pelaksanaan Rapat Monitoring Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Divisi P3H Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Rabu (3/6).

Rapat monitoring tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum bersama Tim Kelompok Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, Tim Kelompok Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK). Kegiatan ini bertujuan memantau perkembangan capaian target kinerja sekaligus memastikan seluruh rencana aksi berjalan sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum meminta seluruh kelompok kerja melakukan pemetaan terhadap capaian yang telah terlaksana maupun kegiatan yang masih memerlukan tindak lanjut. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh target kinerja dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pada kesempatan itu, Tim Kelompok Kerja BPHN melaporkan sejumlah perkembangan pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, koordinasi secara langsung akan dilakukan dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Selain itu, pada bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), tim telah menyusun laporan kegiatan sosialisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH di wilayah Sulawesi Barat. Sementara pada program bantuan hukum, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum (PBH) direncanakan dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa.

Tim BPHN juga melaporkan kesiapan laporan pembinaan Desa Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Mamasa, termasuk hasil monitoring dan evaluasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada sejumlah desa lokasi kegiatan serta koordinasi dengan Polresta Mamuju terkait data permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju.

Di sisi lain, Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) menyampaikan bahwa dokumen Proposal Analisis dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) di bidang hukum telah selesai disusun dan siap ditindaklanjuti sesuai tahapan pelaksanaan yang telah direncanakan.

Sementara itu, Tim Kelompok Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan melaporkan bahwa koordinasi terkait permohonan fasilitasi perencanaan produk hukum daerah terus dilakukan guna memastikan setiap permohonan yang masuk dapat difasilitasi secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, masing-masing kelompok kerja akan mempercepat penyelesaian seluruh target Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026. Kelompok Kerja BPHN akan melaksanakan koordinasi dan monitoring ke pemerintah daerah serta Pemberi Bantuan Hukum, menyelesaikan laporan kegiatan JDIH, Posbankum, dan Desa Binaan Sadar Hukum. Kelompok Kerja BSK akan melanjutkan tahapan Analisis dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), sedangkan Kelompok Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan akan terus memberikan fasilitasi terhadap perencanaan produk hukum daerah guna mendukung tercapainya target kinerja Divisi P3H secara optimal.