Kadis Hingga Ketua DPR Jadi Petugas Haji, Ini Klarifikasi Kabid Haji

MAMUJU, IndigoNews | Sebanyak 12 orang dinyatakan lolos sebagai Petugas Haji Daerah (PHD) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui proses seleksi di Kementerian Agama (Kemenag) Sulbar. Seluruh peserta yang lolos merupakan rekomendasi dari Pj Gubernur Sulbar.

Tahun 2025 ini, sebanyak 33 orang mendaftar sebagai PHD di Sulbar, namun hanya 12 orang yang berhasil lolos, di antaranya 6 orang merupakan pejabat.

“Semua pendaftar petugas haji yang mengikuti tes harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur. Bagi yang tidak mendapatkan rekomendasi gubernur, maka tidak bisa ikut tes,” ungkap Kabid Haji Kemenag Sulbar, Ahmad Barambangi, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/2/2025).

Ahmad Barambangi menambahkan bahwa proses seleksi penerimaan petugas haji di Kemenag Sulbar telah sesuai dengan regulasi. Semua peserta mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) secara online, dan hasilnya diumumkan langsung oleh panitia tanpa ada peluang manipulasi nilai.

“Selain lulus tes CAT, peserta juga mengikuti tes wawancara. Nilai dari kedua tes tersebut digabung, lalu dihitung. Peserta dengan nilai tertinggi hingga peringkat ke-12 dinyatakan lulus dan direkomendasikan ke Menteri Agama di Jakarta untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Agama,” jelasnya.

Sebelumnya, Ahmad Barambangi mengatakan bahwa PHD hanya ditentukan berdasarkan rekomendasi gubernur. Namun, tahun ini, setiap calon PHD yang direkomendasikan tetap harus mengikuti tes.

“Jika tidak lulus tes, maka tidak bisa menjadi PHD. Sebelumnya, siapa pun yang direkomendasikan gubernur langsung menjadi PHD,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kuota PHD merupakan bagian dari kuota haji reguler yang diberikan oleh pemerintah melalui Menteri Agama. Sejak tahun 2019, seleksi PHD dilakukan melalui tes, bukan hanya berdasarkan rekomendasi gubernur.

“Gubernur tidak lagi berwenang menentukan siapa yang menjadi PHD, melainkan hanya dapat merekomendasikan siapa saja yang bisa mengikuti tes PHD,” tuturnya.

Perlu diketahui, PHD yang diberangkatkan tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Mereka harus menanggung seluruh biaya haji secara mandiri.

“Biaya yang harus ditanggung oleh PHD untuk tahun ini mencapai Rp100 juta. Sementara itu, jamaah haji reguler mendapatkan subsidi dari pemerintah,” pungkasnya.

Enam pejabat yang lolos sebagai Petugas Haji Daerah (PHD):

1. Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras
2. Kepala Dinas Pendidikan Sulbar, Mithar
3. M. Jaun
4. Madereski
5. Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta
6. Sekretaris DPRD Sulbar, Hamsih

Pewarta IndigoNews : Wahyu Ananda