Kanwil Kemenkum Sulbar Raih Nilai Sangat Baik Evaluasi Kinerja BPHN 

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim menyebut kinerja jajarannya pada triwulan I memperoleh nilai sangat baik pada evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPHN.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Peningkatan Kinerja bersama Jajaran pada Kegiatan Pembinaan Hukum di Wilayah Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (30/4). Pelaksanaan kegiatan itu juga dihadiri secara terpisah Kadiv P3H John Batara Manikallo.

Kegiatan ini merupakan evaluasi pelaksanaan program pembinaan hukum di daerah sekaligus penyusunan rencana aksi untuk semester II tahun 2026.

Saefur Rochim menegaskan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat capaian kinerja sekaligus memastikan seluruh program pembinaan hukum berjalan optimal di wilayah Sulawesi Barat.

“Evaluasi ini menjadi pijakan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan pembinaan hukum kepada masyarakat, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta memastikan target kinerja tahun 2026 tercapai secara maksimal,” ujar Saefur Rochim

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, yang menyampaikan evaluasi kinerja organisasi Kantor Wilayah pada bidang pembinaan hukum, khususnya pelaksanaan Perjanjian Kinerja para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi P3H Tahun 2026.

Dalam paparannya, BPHN menyoroti sejumlah sasaran strategis, antara lain terwujudnya tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah, meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah, terwujudnya pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang berkualitas, serta meningkatnya Pos Bantuan Hukum di daerah.

Pada sesi lanjutan, masing-masing kepala pusat di lingkungan BPHN memaparkan strategi percepatan capaian kinerja. Mulai dari peningkatan layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, percepatan verifikasi data pada aplikasi Sidbankum, pembinaan Posbankum, hingga penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Selain itu, dipaparkan pula perkembangan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah di Sulawesi Barat, di mana telah disampaikan lima rekomendasi dan dua di antaranya telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Khusus pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperoleh penilaian sangat baik dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar dalam menjalankan tugas pembinaan hukum secara efektif dan terukur.