Kakanwil Kemenkum Sulbar Dukung Sinergi Lintas Sektor KemenHAM Untuk Masyarakat 

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menghadiri kegiatan Sinergitas Lintas Sektor Kementerian HAM RI Bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha di Wilayah Sulawesi Barat dengan tema “HAM Hadir Untuk Bangsa” yang dilaksanakan di Hotel Maleo, Mamuju.

Kegiatan tersebut penting dalam memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di daerah.

Dalam kesempatannya, Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim menilai kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun budaya sadar HAM di Sulawesi Barat.

“Hal ini menunjukkan bahwa pemajuan HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa secara bersama-sama,” lanjut Saefur Rochim.

Sementara itu, Wakil Menteri HAM RI, Sugiyanto, menyebut kolaborasi tersebut sebagai konsep “Segitiga Hak Asasi Manusia”, di mana negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil berbagi tanggung jawab yang sama.

Sugiyanto juga mengungkapkan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dinilai sangat responsif terhadap isu HAM. Menurutnya, terpilihnya Sulawesi Barat sebagai lokasi pencanangan perdana bukan tanpa alasan.

“Kementerian HAM sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur. Kegiatan sinergitas antara kementerian, lembaga, pemda, hingga pelaku usaha ini kita mulai dari Indonesia Timur, tepatnya dari Sulawesi Barat,” ujar Sugiyanto.

Menurutnya, kehadiran seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur TNI-Polri dan Forkopimda, menunjukkan bahwa komitmen pemenuhan HAM di Sulawesi Barat telah menjadi tanggung jawab kolektif.

Dalam kesempatan itu juga ditegaskan bahwa penandatanganan komitmen bersama para Bupati se-Sulawesi Barat merupakan janji bersama untuk menyelaraskan setiap kebijakan daerah dengan prinsip-prinsip HAM.

“Kami sudah menyaksikan dan menandatangani komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah ke depan akan selalu kita selaraskan, terutama pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengaku bangga karena Sulawesi Barat dipercaya menjadi titik awal penguatan sinergitas HAM di tingkat nasional.

Sinergitas tersebut tidak berhenti pada level birokrasi. Dalam kegiatan itu, tiga universitas di Sulawesi Barat turut menandatangani maklumat bersama untuk mendukung pemajuan HAM melalui jalur pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Kehadiran perwakilan Kadin serta organisasi keagamaan semakin mempertegas bahwa tanggung jawab HAM kini melibatkan seluruh sektor, baik ekonomi maupun sosial.

“Negara dibangun oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kita semua punya tanggung jawab memastikan hak asasi manusia dilindungi, dihormati, dan dipenuhi,” tutup Sugiyanto.