Posbankum di Majene Didatangi Tim Kemenkum Sulbar, Pastikan Layani Masyarakat 

Majene, 12 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memastikan keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Majene benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu ditegaskan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), John Batara Manikallo, saat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah desa dan kelurahan.

Didampingi tim, John Batara mengunjungi Posbankum di Desa Tubo Poang, Desa Tubo Selatan, Desa Tallu Banua Utara, serta Kelurahan Tande. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, agar layanan bantuan hukum di tingkat desa berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan Posbankum yang telah dibentuk benar-benar aktif dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Sekaligus kami melakukan penguatan kepada para paralegal di lapangan,” ujar John Batara.

Dalam pembinaan tersebut, tim memberikan pendalaman materi terkait peran dan kewenangan paralegal desa/kelurahan. Penekanan diberikan pada kemampuan melakukan pendampingan hukum secara non-litigasi, termasuk mediasi dan penyelesaian persoalan hukum ringan di tingkat desa.

Selain aspek substansi, tim juga menyoroti pentingnya administrasi yang tertib, dokumentasi kegiatan, serta pelaporan aktualisasi paralegal. Hal ini dinilai krusial sebagai bahan evaluasi sekaligus tolok ukur efektivitas program Posbankum.

Kunjungan tersebut turut diisi dengan dialog bersama pemerintah desa dan kelurahan guna membahas strategi keberlanjutan layanan. Sinergi antara aparatur desa dan paralegal dinilai menjadi kunci agar Posbankum dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan konsultasi hukum yang mudah diakses masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan, Tim Pembinaan Pos Bantuan Hukum bersama Tim Pelatihan Paralegal akan terus memperkuat koordinasi guna mendorong percepatan pelaporan aktualisasi. Upaya ini menjadi bagian dari target Kanwil Kemenkum Sulbar untuk mencapai 100 persen pelaporan aktualisasi paralegal di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Komentar disini :