Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kakanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim, menyebut bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Hukum.
Menurutnya, hal itu penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja berjalan secara terarah, transparan, dan akuntabel.
“Melalui penerapan SPIP yang terintegrasi, kita dapat memastikan setiap pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, serta mampu meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja organisasi,” ujar Saefur Rochim.
Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting kemarin.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan pemahaman seluruh jajaran pegawai mengenai pentingnya penerapan pengendalian intern dan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.
SPIP sendiri merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Melalui penerapan SPIP secara terintegrasi, pimpinan kementerian atau lembaga dapat memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum, termasuk Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, dapat semakin memperkuat komitmen dalam menerapkan SPIP secara konsisten guna mendukung peningkatan kinerja organisasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
No comments yet.