Kemenkum Sulbar Minta Pastikan Hak Pegawai Terpenuhi Dengan Baik

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan akuntabel guna memastikan terpenuhinya seluruh hak pegawai hingga akhir tahun anggaran.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat bersama KPPN Mamuju.

“Evaluasi anggaran belanja pegawai merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh hak pegawai dapat terpenuhi tepat waktu dan sesuai ketentuan. Melalui pencermatan yang dilakukan secara berkala, potensi kekurangan pagu dapat diantisipasi lebih awal sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,” ujar Saefur Rochim.

Saefur Rochim menyampaikan bahwa hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penting dalam mengambil langkah-langkah pengelolaan anggaran yang tepat dan terukur. Menurutnya, pengendalian anggaran yang baik tidak hanya memastikan kelancaran pembayaran hak pegawai, tetapi juga mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran secara berkala. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat akan melakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) guna menyesuaikan kebutuhan anggaran pada komponen belanja pegawai yang mengalami kekurangan pagu. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan kecukupan anggaran hingga akhir tahun anggaran serta mengantisipasi kebutuhan penyesuaian lebih lanjut melalui koordinasi dengan unit terkait.

Dalam giat tersebut, dilakukan analisis terhadap realisasi dan proyeksi kebutuhan belanja pegawai dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang memengaruhi kebutuhan anggaran, antara lain perubahan status pegawai dari CPNS menjadi PNS, pembayaran tunjangan jabatan fungsional, kenaikan pangkat, serta komponen belanja pegawai lainnya.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya pagu minus pada beberapa komponen belanja pegawai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan status CPNS menjadi PNS, pembayaran tunjangan jabatan fungsional, serta kenaikan pangkat pegawai yang terjadi selama Tahun Anggaran 2026.

Meskipun demikian, hasil perhitungan secara menyeluruh menunjukkan bahwa anggaran belanja pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji, tunjangan, dan hak-hak pegawai lainnya hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak pegawai sebagai bagian dari upaya mendukung kinerja organisasi yang optimal.