Kemenkum Sulbar Kawal Perda Mateng agar Selaras Aturan Lebih Tinggi

Mamuju Tengah,  IndigoNews| Sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah semakin solid. Hal ini terlihat dalam agenda audiensi antara Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, dengan Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, di Kantor Bupati, Kamis (26/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Saefur Rochim memberikan apresiasi tinggi atas dukungan Pemkab Mamuju Tengah dalam mengoptimalkan layanan hukum di daerah.

“Semoga kolaborasi yang telah terjalin baik, khususnya dalam operasional Pos Bantuan Hukum (Posbankum), dapat terus ditingkatkan demi menyukseskan program-program pemerintah,” ujar Saefur Rochim.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah peran Kanwil dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo, menjelaskan bahwa pihaknya siap mendampingi Pemkab sejak tahap perencanaan hingga finalisasi.

Penyusunan Naskah Akademik: Pendampingan teknis agar substansi perda kuat secara ilmiah.

Proses Harmonisasi: Memastikan regulasi daerah tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi.

Pemantapan Konsepsi: Menghindari potensi disharmoni hukum di kemudian hari.

Terdapat perhatian khusus mengenai akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Mamuju Tengah. Hingga saat ini, wilayah tersebut diketahui belum memiliki Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi oleh Kemenkumham.

Merespons kondisi tersebut, jajaran Kanwil mendorong langkah-langkah strategis:

Edukasi Publik: Mengglorifikasi keberadaan Posbankum agar lebih dikenal luas oleh warga yang membutuhkan bantuan hukum.

Inisiasi LBH Lokal: Mendorong para advokat di Mamuju Tengah untuk membentuk OBH atau LBH resmi.

Proses Akreditasi: Mengajak lembaga hukum lokal untuk mengikuti verifikasi dan akreditasi agar dapat memberikan bantuan hukum yang tersertifikasi oleh negara.

“Sinergi sejak tahap perencanaan akan meminimalkan risiko benturan regulasi dan memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada rakyat,” ujar John Batara.

Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyambut hangat arahan tersebut. Ia berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda guna menindaklanjuti pembentukan OBH terakreditasi serta mengoptimalkan proses harmonisasi Perda.

Arsal menilai kehadiran Kanwil Kemenkum Sulbar sangat membantu pemerintah daerah dalam menciptakan regulasi yang transparan, partisipatif, dan mendukung percepatan pembangunan.