Upaya Kemenkum Sulbar Penuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat 

Mamuju, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) terus memacu standar publikasi informasinya. Melalui rapat koordinasi internal yang digelar secara daring pada Jumat (27/2/2206), Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menginstruksikan jajarannya untuk lebih agresif dalam mengomunikasikan kinerja nyata kepada publik.

Rapat strategis ini diikuti oleh pimpinan tinggi pratama, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat Yasin, Kepala Divisi P3H John Batara, Kabag TU dan Umum M. Tahir, serta seluruh jajaran struktural.

Dalam arahannya, Saefur Rochim menekankan bahwa fungsi humas harus berevolusi. Publikasi kini bukan lagi sekadar menggugurkan kewajiban laporan, melainkan sarana membangun kepercayaan publik melalui narasi yang bermanfaat.

“Kita harus menonjolkan prestasi dan manfaat layanan secara langsung. Masyarakat perlu merasakan kehadiran kita melalui informasi yang mudah dicerna dan solutif,” ujar Saefur.

Optimalisasi Konten Visual: Memprioritaskan video pendek (reels/TikTok) yang lebih relevan dengan tren konsumsi informasi masyarakat saat ini.

Interaksi Responsif: Mempercepat durasi tanggapan terhadap komentar atau pertanyaan warga di media sosial melalui kolaborasi lintas tim.

Produktivitas Tanpa Batas: Penegasan bahwa pola kerja fleksibel (Work From Anywhere) tetap harus dibarengi dengan kesiagaan penuh dalam menjaga ritme publikasi.

Saat ini, performa publikasi Kanwil Kemenkum Sulbar berada di jajaran peringkat atas secara nasional. Namun, Kabag TU dan Umum, M. Tahir, mengingatkan jajaran agar tidak cepat puas. Capaian ini justru harus menjadi pelecut untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam menyebarkan informasi.

Kedepannya Kadiv Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, berencana memperbanyak konten edukatif seperti podcast dan sesi tanya jawab langsung (Live Q&A) untuk membedah layanan hukum.

Disisi yang sama Kadiv P3H, John Batara, menegaskan peran vital humas sebagai penangkal hoaks dan jembatan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat.

“Kedepannya agar kemampuan literasi digital dimiliki oleh seluruh pegawai, bukan hanya tim humas,” kata Jhon.