Kanwil Kemenkum Sulbar Hadirkan Layanan AHU Cepat dan Transparan

Mamuju, IndigoNews | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) kembali membuka layanan tatap muka kepada masyarakat pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kamis (26/3/2026).

Layanan Administrasi Hukum Umum di masa Work From Anywhere (WFA) ini merupakan salah satu instruksi Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Seluruh aktivitas pelayanan, baik konsultasi maupun permohonan administrasi hukum, telah kembali beroperasi secara optimal sebagai wujud kesiapan jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Kehadiran pemohon ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum tetap tinggi meskipun baru memasuki masa kerja pasca libur panjang,”ujar Saefur Rochim.

Menurut salah seorang Pemohon, bahwa dirinya melakukan konsultasi terkait pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, yang saat ini menjadi salah satu bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam proses konsultasi, petugas memberikan penjelasan secara komprehensif, meliputi persyaratan pendirian PT Perorangan, prosedur pendaftaran melalui sistem online, biaya dan ketentuan yang berlaku, hingga kewajiban yang harus dipenuhi setelah pendirian usaha.

“Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan pemohon memperoleh pemahaman yang utuh dalam menjalankan proses pendaftaran secara mandiri,” jelas Saefur Rochim.

Tidak hanya itu, pemohon juga mendapatkan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran melalui sistem yang tersedia.

Hal ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar dalam memberikan layanan yang tidak hanya informatif, tetapi juga solutif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim  menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga kualitas layanan.

“Pada momentum pasca libur panjang, kami memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan administrasi hukum yang mudah, cepat, dan transparan,” tutup Saefur Rochim.