Evaluasi Pokja ZI, Kemenkum Sulbar Genjot LKE

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kakanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim, menekankan pentingnya menjaga soliditas dan kerja sama tim dalam memenuhi data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) menuju predikat WBK/WBBM.

Hal tersebut disampaikannya saat pelaksanaan evaluasi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas (ZI) secara virtual yang terdiri dari Pokja 1 (Manajemen Perubahan), Pokja 2 (Penataan Tata Laksana), dan Pokja 3 (SDM). Pelaksanan kegiatan itu dihadiri oleh seluruh Tim kerja.

Menurut Saefur Rochim, upaya tersebut merupakan bentuk komitmen bersama seluruh jajaran dalam meraih predikat WBBM.

“Ini bukan hanya tentang kelengkapan dokumen, tetapi juga bagaimana kita membangun sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani,” sambungnya.

Ia juga menilai bahwa progres yang telah dicapai oleh masing-masing Pokja sudah menunjukkan arah yang positif, meskipun masih terdapat beberapa catatan perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait kelengkapan administratif dan dokumentasi pendukung.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv P3H), John Batara Manikallo, selaku koordinator tim Pokja berharap seluruh anggota tim dapat terus meningkatkan koordinasi dan responsivitas dalam menindaklanjuti hasil evaluasi.

“Seluruh catatan perbaikan harus segera diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ada, sehingga tidak ada kendala pada saat penilaian akhir,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan dokumen, mulai dari kesesuaian data, kelengkapan surat pengantar, hingga dokumentasi kegiatan sebagai bukti dukung yang valid.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum), Hidayat Yasin yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menambahkan bahwa kualitas data dukung menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan Zona Integritas.

“Setiap dokumen yang diunggah harus mencerminkan kondisi riil di lapangan serta memenuhi standar yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya konsistensi dalam pembaruan data, termasuk dokumentasi kegiatan, media publikasi, serta implementasi layanan berbasis digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi.