BKKBN Sulbar Dorong Pemanfaatan Bonus Demografi untuk Kemajuan Daerah

Mamuju, IndigoNews | Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 resmi dibuka di Ballroom Grand Maleo Hotel and Convention, Mamuju, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Rezky Murwanto, menyampaikan Rakorda ini merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi serta menyelaraskan program pembangunan keluarga di daerah dengan kebijakan nasional.

Dalam penyampaiannya Rakorda merupakan tindak lanjut dari Rakornas yang dilaksanakan pada Februari 2026 di Jakarta. Arahan transformasi kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga merujuk pada kebijakan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Rezky menegaskan bahwa berbagai tantangan pembangunan keluarga di Sulawesi Barat memerlukan sinergi kuat lintas sektor.

“Melalui Rakorda ini kami berharap terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penurunan stunting, menekan angka pernikahan anak, serta meningkatkan kualitas keluarga di Sulawesi Barat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa momentum bonus demografi harus dimanfaatkan secara maksimal.

“Sulawesi Barat saat ini sedang berada pada periode bonus demografi. Jika dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan program pembangunan keluarga, maka ini akan menjadi peluang besar bagi kemajuan daerah,” kata Rezky.

Ia menjelaskan Sulawesi Barat yang telah memasuki periode bonus demografi sejak tahun 2022 akan diperkirakan berlangsung hingga 2034. Pada periode ini, rasio ketergantungan berada di bawah 50 persen, yang berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif.

“Kondisi ini dinilai sebagai peluang besar bagi pembangunan daerah apabila dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing tenaga kerja,” ujar Rezky Murwanto.

Namun demikian,menurutnya jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi, bonus demografi juga berpotensi menimbulkan bencana demografi berupa meningkatnya angka pengangguran.

“Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengambil langkah strategis dalam mendorong investasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memperluas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor,” ujar Rezky Murwanto.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa pemerintah daerah optimistis dapat memperbaiki berbagai indikator pembangunan keluarga di daerah.

“Saya sangat percaya bahwa kita bisa dari rangking tiga terbawah, di tahun 2028 kita menjadi rangking tiga yang teratas,” kata Suhardi Duka.

Ia juga menyoroti persoalan pernikahan dini yang masih menjadi tantangan di Sulawesi Barat.

“Kita perlu mencari formulasi terkait pernikahan dini ini. Jika pun tidak ada formulasi yang lebih soft, maka saya buat kebijak, denda orang tua yang menikahkan anaknya di usia 16 tahun,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan sejumlah tantangan pembangunan keluarga di Sulawesi Barat yang masih memerlukan perhatian serius. Beberapa indikator yang menjadi perhatian di antaranya:

• Stunting di Sulawesi Barat masih berada pada angka 35,4 persen, menempatkan provinsi ini pada peringkat ketiga tertinggi di Indonesia.
• Pernikahan anak mencapai 11,25 persen, atau peringkat keempat nasional.
• Kemiskinan ekstrem masih mencakup 36.952 keluarga atau sekitar 203.802 jiwa.
• Anak tidak sekolah (ATS) mencapai 22,80 persen atau sekitar 64.548 anak.
• Fenomena fatherless berada pada angka 23,6 persen, yang menunjukkan tantangan dalam peran pengasuhan ayah.
• Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pasca Persalinan (KBPP) masih perlu ditingkatkan secara masif.

Pewarta IndigoNews: Wahyu Ananda