Hadiri Anev, Kakanwil Kemenkum Sulbar Tegaskan Dukung Program Kementerian Hukum

Mamuju, IndigoNews| Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh program strategis di lingkungan Kementerian Hukum.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum Periode B02 Tahun 2026 yang diikuti secara virtual di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulbar, bersama Kadiv Yankum, Hidayat Yasin dan sejumlah jajaran, Senin (9/3/2026).

Menurut Kakanwil, kegiatan evaluasi tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk melihat capaian kinerja sekaligus memperkuat langkah-langkah perbaikan ke depan.

“Hal ini sebagai wujud nyata komitmen jajaran Kementerian Hukum di Sulawesi Barat dalam mendukung pelaksanaan program kementerian serta memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal,” ujar Saefur Rochim.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dan menjadi forum strategis untuk membahas capaian kinerja seluruh satuan kerja di bawah naungan nomenklatur baru Kementerian Hukum.

Dalam paparannya, Sekretaris Jenderal menyoroti sejumlah aspek yang masih memerlukan percepatan kinerja. Beberapa di antaranya adalah peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), optimalisasi penyerapan anggaran, serta penyelesaian pelaporan administratif pegawai yang harus dituntaskan pada awal tahun anggaran.

Sekjen juga menginstruksikan seluruh jajaran di wilayah agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap indikator kinerja yang masih memerlukan akselerasi.

“Hasil evaluasi periode B02 ini harus kita jadikan pijakan untuk bekerja lebih cepat dan tepat. Segera identifikasi dan tindak lanjuti setiap indikator kinerja yang masih belum mencapai target. Kita tidak boleh menunda, pastikan seluruh data dukung dan realisasi program diselesaikan secara berkualitas sebelum memasuki masa cuti bersama,” tegas Nico Afinta.

Ia juga menambahkan bahwa upaya mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus tercermin melalui kedisiplinan dalam pelaporan serta penguatan akuntabilitas kinerja di setiap satuan kerja.

“Integritas dalam bekerja salah satunya diukur dari akuntabilitas kinerja. Mari memberikan yang terbaik melalui pencapaian target yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai penutup, rapat tersebut juga membahas mitigasi pola kerja selama masa cuti bersama pada Maret 2026. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa meskipun terdapat pengaturan kerja secara dinamis, fungsi pengawasan dan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal.

Dengan komitmen tindak lanjut yang cepat dari seluruh jajaran, diharapkan berbagai target kinerja Kementerian Hukum dapat tercapai secara maksimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.