Kemenkum Sulbar Intensifkan Proteksi Hukum Produk Unggulan Daerah

Polewali Mandar, IndigoNews| Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat terus berupaya meningkatkan proteksi hukum bagi produk-produk unggulan daerah. Kepala Kantor Wilayah, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pihaknya tengah mengambil langkah strategis untuk memperbanyak jumlah pendaftaran Merek Kolektif, khususnya bagi para anggota Kawasan Digdaya Kekayaan Intelektual Komunal dan Personal (KDKMP).

Upaya ini dipandang sebagai instrumen vital dalam mendongkrak perekonomian daerah sekaligus menyukseskan program prioritas pemerintah melalui penguatan ekosistem KDKMP.

Sebagai bentuk tindak lanjut, tim dari Kanwil Kemenkum Sulbar menyambangi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Polewali Mandar pada Kamis (26/2/2026). Pertemuan ini fokus pada koordinasi teknis terkait perluasan jangkauan Merek Kolektif di wilayah tersebut.

Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual, Juani, dalam diskusinya dengan Kabid Perdagangan Disperindagkop UKM Polman, menekankan pentingnya pemetaan potensi produk UMKM secara mendalam.

“Pendataan yang terstruktur adalah kunci untuk menyaring produk unggulan yang layak mendapatkan perlindungan hukum. Dengan Merek Kolektif, produk lokal tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga memiliki nilai jual lebih tinggi dan kredibilitas di mata konsumen,” jelas Juani.

Kanwil Kemenkum Sulbar juga menjadwalkan agenda diseminasi besar pada minggu kedua Maret 2026 di Polewali Mandar. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah edukasi bagi anggota KDKMP mengenai krusialnya pendaftaran merek bagi keberlangsungan usaha.

Pihak Disperindagkop UKM Polman menyambut baik inisiatif tersebut. Mereka mengakui bahwa meski banyak produk lokal yang memiliki pangsa pasar menjanjikan, masih banyak pelaku usaha yang belum terdaftar dalam KDKMP maupun memiliki sertifikat merek resmi.

“Ini adalah pekerjaan rumah bersama. Kami ingin pelaku usaha sadar bahwa identitas produk mereka adalah aset berharga yang harus dilindungi,” ujar perwakilan Disperindagkop Polman.