Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulbar Resmi Dilantik

Mamuju, IndigoNews | Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sulawesi Barat periode 2025–2028 resmi dilantik dan diambil sumpahnya pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini turut diikuti oleh seluruh anggota MKNW dari berbagai provinsi di Indonesia.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan secara virtual oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum , Dr. Widodo, yang terpusat di Gedung Ditjen AHU, Jakarta.

Dari Sulawesi Barat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat, serta empat orang lainnya resmi dilantik menjadi anggota MKNW Sulbar untuk masa jabatan tahun 2025–2028.

Dalam sambutannya, Dirjen AHU Dr. Widodo menyampaikan harapannya agar seluruh anggota MKNW yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Profesi notaris merupakan bagian penting dari sistem pelayanan hukum di Indonesia. Profesi ini tidak hanya menghasilkan akta dan dokumen penting, tetapi juga memastikan kepastian, keamanan, dan kepercayaan hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seorang notaris dituntut untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan, menjunjung tinggi integritas, menjaga kerahasiaan, serta menghormati kode etik profesi. Menurutnya, profesi notaris bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah kepercayaan publik.

“Setiap tanda tangan yang diletakkan, setiap akta yang dibuat, mengandung tanggung jawab hukum dan moral yang besar. Karena itu, setiap notaris harus memiliki integritas sebagai napas dalam menjalankan profesi. Tanpa integritas, keahlian hukum notaris akan kehilangan makna,” tambahnya.

Lebih lanjut, Widodo menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran strategis dalam pembinaan, pengawasan, serta pemeliharaan kehormatan dan martabat profesi notaris.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), disebutkan bahwa “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang.”

Ia menegaskan pula bahwa perlindungan hukum tidak sama dengan kebal hukum. Karena itu, anggota MKN diharapkan selalu menjunjung tinggi profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan objektivitas dalam menjalankan tugas.

“Jika patut diduga notaris telah melakukan pelanggaran, maka jangan segan-segan untuk memberikan persetujuan pemeriksaan kepada aparat penegak hukum,” tegas Widodo.

Dirjen AHU menutup sambutannya dengan pesan agar para anggota MKNW senantiasa menjaga marwah dan martabat jabatan yang diamanahkan. “Saudara-saudara diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam sistem peradilan yang transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

Pewarta IndigoNews : Wahyu Ananda