BADKO HMI Sulbar Pertanyakan Legalitas Tersus PT CADAS di Pamboang

Majene, IndigoNews | Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Barat melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) melayangkan sorotan tajam terhadap aktivitas Terminal Khusus (Tersus) milik PT CADAS di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

Pengoperasian Tersus yang berada di kawasan pesisir Pamboang tersebut dinilai menimbulkan polemik besar terkait tata ruang perairan, kelengkapan perizinan, hingga legalitas penambangan.

Dalam pernyataan resminya, Bidang PTKP BADKO HMI Sulbar menegaskan 3 (tiga) tuntutan utama kepada pemerintah dan pihak berwenang:

BADKO HMI Sulbar mendesak Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene untuk menguji secara terbuka kesesuaian lokasi Tersus PT CADAS dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Penetapan lokasi Pamboang sebagai kawasan Tersus dipertanyakan karena dikhawatirkan mengangkangi daya dukung lingkungan pesisir dan mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional.

BADKO HMI Sulbar meragukan kelengkapan dokumen Izin Pembangunan dan Pengoperasian Tersus PT CADAS.

Penyelenggaraan Tersus wajib mengantongi izin resmi dari Kementerian Perhubungan, dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), rekomendasi teknis kesyahbandaran, serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Publik berhak mengetahui apakah Tersus tersebut beroperasi sesuai prosedur hukum atau berjalan tanpa dokumen yang sah.

BADKO HMI Sulbar menduga kuat bahwa aktivitas pengangkutan material oleh PT CADAS berjalan tanpa Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah dari Kementerian ESDM.

Sesuai regulasi mineral dan batu bara, perusahaan pemegang IUP dilarang keras melakukan operasi penambangan maupun pengangkutan sebelum RKAB disetujui.

BADKO HMI Sulbar mendesak PT CADAS untuk segera menghentikan seluruh aktivitas operasionalnya  sampai seluruh izin dan RKAB dibuktikan secara transparan di hadapan hukum dan publik.

“Pengawasan terhadap tata kelola sumber daya alam dan ruang publik adalah tanggung jawab kita bersama. Investasi harus berjalan selaras dengan aturan hukum, bukan malah mengabaikan prosedur yang berpotensi merugikan daerah dan masyarakat,” tegas Ketua Bidang PTKP BADKO HMI Sulbar.

BADKO HMI Sulbar mendesak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Syahbandar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Kapolda Sulawesi Barat untuk segera turun ke lapangan meninjau lokasi, melakukan evaluasi total, dan menindak tegas dugaan pelanggaran hukum pada operasional Tersus PT CADAS di Pamboang, Majene.

Pewarta IndigoNews: SRW