Mamuju, IndigoNews | Proyek pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang didanai negara kini diterpa isu tak sedap terkait dugaan kelalaian finansial.
Kontraktor utama yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi, PT Hutama Karya (Persero), disinyalir menunggak pembayaran upah kerja dan nilai kontrak pengerjaan kepada mitra subkontraktor (subkon) dengan estimasi mencapai Rp3 miliar.
Aksi penagihan dan protes terbuka dilayangkan secara langsung oleh perwakilan pekerja serta mitra subkon di depan pintu gerbang proyek Sekolah Rakyat Mamuju pada Selasa (29/9/2026).
Salah satu perwakilan subkontraktor, Ali, mengonfirmasi bahwa seluruh kewajiban fisik pengerjaan di lapangan telah diselesaikan secara tuntas. Namun, selama berbulan-bulan berturut-turut, para pekerja maupun tim subkon belum menerima pembayaran tahap (termin) maupun gaji dari manajemen PT Hutama Karya.
“Sudah lima bulan kami bekerja di proyek ini dan belum pernah dibayarkan sama sekali. Kami sudah berkali-kali menagih, tetapi jawaban dari pihak Hutama Karya selalu meminta kami bersabar dengan janji akan dibayarkan sekaligus,” ujar Ali saat ditemui di lokasi proyek.
Kekecewaan para pekerja kian memuncak seiring beredarnya kabar bahwa gedung Sekolah Rakyat tersebut akan segera diresmikan oleh pemerintah dalam waktu dekat.
Para mitra subkon mengkhawatirkan pihak kontraktor utama BUMN akan angkat kaki dan mengabaikan kewajibannya pasca-serah terima gedung atau peresmian resmi.
“Kami mendengar dalam waktu dekat akan ada peresmian. Makanya kami datang ke sini untuk menuntut hak kami segera dibayarkan. Jangan sampai setelah hasil kerja kami digunakan, mereka meninggalkan lokasi begitu saja tanpa menyelesaikan pembayaran,” tegas Ali.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak perwakilan PT Hutama Karya belum memberikan respons, klarifikasi, maupun pernyataan resmi terkait penyelesaian tunggakan hak para pekerja tersebut.
Pewarta IndigoNews: SRW
No comments yet.