Saefur Rochim Apresiasi Peresmian Posbankum oleh Menteri Hukum

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat menyatakan dukungannya terhadap peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Menteri Hukum.

Dukungan tersebut disampaikan Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, usai mengikuti kegiatan peresmian secara virtual bersama Kepala Divisi PPPH John Batara Manikallo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat Yasin, para Penyuluh Hukum, CPNS, serta peserta magang di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Selasa (20/1/2026).

Saefur Rochim menilai peresmian Posbankum sebagai langkah konkret dalam memperkuat layanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

Pembentukan Posbankum juga mencerminkan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, terutama pada poin ketujuh yang menekankan agenda reformasi hukum melalui pendekatan People-Centered Justice. Melalui program ini, pemerintah menargetkan hadirnya layanan hukum yang lebih inklusif bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam rangkaian kegiatan peresmian tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan kementerian terkait guna memastikan efektivitas layanan hukum di akar rumput.

“Hadirnya Posbankum adalah akses keadilan bagi masyarakat desa. Ke depan, kita dorong penguatan kapasitas aparatur desa, paralegal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan layanan hukum,” jelas Ahmad Riza Patria.

Pandangan serupa disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menegaskan pentingnya layanan hukum yang dapat diakses langsung oleh masyarakat desa. Pada kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan penghargaan atas komitmen pembentukan Posbankum kepada sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Sleman, Bupati Banten, Bupati Kulon Progo, Wali Kota Yogyakarta, serta Gubernur DI Yogyakarta.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa penguatan akses keadilan di tingkat desa memberikan kontribusi penting bagi kemajuan masyarakat.

“Posbankum harus mampu merangkul tokoh masyarakat, agama, dan adat agar menyentuh sisi moral dan budaya dari pihak yang bersengketa. Sinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas adalah mutlak,” tegas Menteri Hukum.