Menuju WBK/WBBM, Kemenkum Sulbar Perkuat Evaluasi Internal

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas (ZI) tidak boleh dimaknai sekadar kegiatan seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui komitmen bersama untuk menghadirkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Berkala Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sulbar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, Kepala Bagian Tata Usaha, M Tahir para pejabat struktural, serta seluruh Tim Zona Integritas Kanwil Kemenkum Sulbar.

Dalam arahannya, Kakanwil menekankan pentingnya membangun komitmen yang kuat antara pimpinan dan seluruh pegawai sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan ZI. Selain itu, ia meminta agar seluruh unsur pengungkit dalam pembangunan ZI dipenuhi secara optimal serta didukung dengan dokumentasi yang tertib dan akuntabel.

Ia juga menegaskan pentingnya pelaksanaan survei mandiri terkait kualitas pelayanan publik dan persepsi anti-korupsi sebagai instrumen evaluasi internal.

Setiap satuan kerja didorong untuk menghadirkan inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan dan pencegahan praktik korupsi.

“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya pemenuhan administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Saefur Rochim.

Lebih lanjut, ia meminta agar jajaran memperbanyak program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan. Strategi komunikasi dan manajemen media juga dinilai penting guna menyampaikan berbagai perubahan dan perbaikan layanan kepada publik secara terbuka dan transparan.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan ZI membutuhkan kerja kolaboratif dan konsistensi seluruh tim. Menurutnya, setiap area perubahan harus berjalan selaras dan saling mendukung.

“Untuk itu, diperlukan keseriusan dan tanggung jawab bersama agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai harapan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, menambahkan bahwa pembangunan ZI harus dibarengi dengan penguatan budaya kerja yang berintegritas dan profesional.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum evaluasi ini sebagai refleksi bersama guna memperbaiki kekurangan dan memperkuat capaian yang telah diraih.