Kemenkum Sulbar Luncurkan Gagasan Forum Komunikasi Kebijakan di Mamasa

Mamasa, IndigoNews| Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat, Saefur Rochim, melakukan kunjungan kerja strategis ke Pemerintah Kabupaten Mamasa. Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama dalam penguatan program-program hukum dan kebijakan di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan ini, Kakanwil didampingi oleh jajaran pimpinan tinggi, yakni Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin.

Turut hadir pula tim dari Bidang Kekayaan Intelektual dan Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK).

Rombongan disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, didampingi jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Bupati.

Agenda utama dalam audiensi ini adalah penyampaian rencana peluncuran Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang akan dipusatkan di Kabupaten Mamasa.

Saefur Rochim menjelaskan bahwa FKK merupakan platform integratif yang dirancang oleh BSK Kemenkum untuk menjembatani perumusan kebijakan antara pusat dan daerah.

“FKK hadir sebagai wadah kolaborasi untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada data dan bukti yang kuat (evidence-based policy). Kami ingin regulasi di daerah benar-benar sinkron dengan realitas dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” tegas Saefur.

Program ini mencakup beberapa pilar aksi, di antaranya:

• Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK).
• Diskusi Strategi Kebijakan (DSK).
• Policy Talks untuk peningkatan kapasitas Analis Kebijakan.

Bupati Mamasa memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif dari Kanwil Kemenkum Sulbar ini.

“Kehadiran FKK akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun serta mengevaluasi kebijakan agar lebih berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Saefur Rochim

Pihak Pemkab Mamasa menyatakan kesiapan penuh untuk melibatkan OPD terkait dalam setiap tahapan analisis dan diskusi kebijakan yang akan dilaksanakan ke depan.

Sebagai langkah konkret, Kanwil Kemenkum Sulbar segera mengoordinasikan pembentukan jejaring kerja sama FKK.