Kemenkum Sulbar Harap Analisis Kebijakan Berperan Tingkatkan Kualitas Kebijakan 

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyebut bahwa penguatan kapasitas analisis kebijakan menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah harus didukung oleh kajian yang komprehensif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Analisis kebijakan yang kuat akan menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, peningkatan kapasitas para analis kebijakan dan pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya

Terkait dengan itu, Kadiv P3H John Batara Manikallo bersama sejumlah jajaran mengikuti kegiatan Policy Talks: Strategi Penguatan Analisis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Wilayah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo secara virtual, Rabu (10/6).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pemahaman dan kapasitas analisis kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan publik, khususnya pada lingkup pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond Takasenseran, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tugas dan fungsi analisis kebijakan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih berkualitas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, akademisi Universitas Negeri Gorontalo, Sastro M. Wantu, menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan fondasi utama dalam kehidupan bernegara yang melibatkan berbagai unsur, baik organisasi publik, sektor bisnis, maupun masyarakat. Menurutnya, penguatan kapasitas dalam penyusunan regulasi (legal drafting) menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan kredibilitas analis kebijakan dalam memberikan rekomendasi kepada para pengambil keputusan.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) LAN RI, Satria Eka Tri Laksana, menekankan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, seorang analis kebijakan harus mampu melakukan kajian secara mendalam sebelum memberikan rekomendasi kepada pejabat publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman yang semakin kuat mengenai pentingnya analisis kebijakan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan.