Kemenkum Sulbar Dorong Perlindungan Hukum Sejumlah Potensi IG Mamasa 

MAMUJU, 13 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat terus berkomitmen memperkuat pelindungan kekayaan intelektual (KI) di wilayahnya.

Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan pihaknya tengah mendorong sinergi kuat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa untuk melindungi berbagai produk unggulan lokal melalui payung hukum yang jelas.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kekayaan Intelektual serta identifikasi mendalam terhadap potensi Indikasi Geografis (IG) yang dimiliki oleh Bumi Kondosapata.

Saefur Rochim mengungkapkan bahwa jajarannya telah mengidentifikasi sejumlah produk khas Mamasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan karakteristik unik untuk segera didaftarkan, di antaranya:

Kopi Robusta dan Arabika Mamasa: Memiliki cita rasa khas yang dipengaruhi oleh letak geografis pegunungan Mamasa.

Talas Hitam Mamasa: Komoditas pangan unik yang menjadi ciri khas pertanian lokal.

Kain Tenun Khas Mamasa: Karya seni kriya yang sarat akan nilai filosofis dan budaya leluhur.

Gula Aren: Produk olahan tradisional yang menjadi tumpuan ekonomi banyak pengrajin di Mamasa.

Menurut Saefur, penyusunan produk hukum antara Kemenkum Sulbar dan Pemda Mamasa merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat atas karya dan inovasi mereka.

“Perkada KI merupakan instrumen strategis sebagai landasan hukum perlindungan karya, inovasi, dan produk unggulan masyarakat. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam mengelola kekayaan intelektual secara berkelanjutan,” ujar Saefur Rochim.

Lebih lanjut, Kakanwil berharap dengan adanya perlindungan hukum ini, produk-produk asli Mamasa tidak hanya terlindungi dari klaim pihak luar, tetapi juga memiliki nilai tambah (value added) di pasar nasional maupun internasional.

Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, kelompok tani, pengrajin, dan seluruh stakeholder terkait. Kemenkum Sulbar menyatakan siap memberikan pendampingan teknis mulai dari proses identifikasi hingga pendaftaran sertifikasi kekayaan intelektual tersebut.

“Kita ingin masyarakat Mamasa merasakan langsung manfaat dari kekayaan intelektual yang mereka miliki. Perlindungan hukum adalah langkah awal menuju kesejahteraan ekonomi yang lebih baik,” pungkasnya.

Komentar disini :