Kakanwil Kemenkum Sulbar Tekankan Persiapan WBBM 

Mamuju, IndigoNews | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program kerja, penguatan kualitas layanan publik, serta optimalisasi pelaporan kinerja dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja serta Persiapan Pemenuhan Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.

“Saat ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat telah melewati tahapan panel pembangunan Zona Integritas dan dinilai memenuhi standar untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)’ lanjut Kakanwil pada Apel Virtual yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (22/5/2026).

Ia menekankan bahwa seluruh jajaran harus terus memperkuat kualitas pelayanan, inovasi, serta pemenuhan data dukung yang menjadi bagian penting dalam proses penilaian.

“Seluruh unit harus fokus pada pelaksanaan dan eksekusi program kerja secara optimal. Penguatan kualitas layanan, inovasi, dan kelengkapan eviden harus dipastikan berjalan maksimal agar target pembangunan Zona Integritas menuju WBBM dapat tercapai,” tegas Saefur Rochim.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Kepala Divisi Pelayanan Hukum, pejabat manajerial dan nonmanajerial, pegawai terkait, termasuk tim CPNS Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat yang mengikuti kegiatan secara daring dalam pelaksanaan WFA/WFH.

Lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan itu seluruh tim diminta mengumpulkan data dukung persiapan penilaian WBK/WBBM, di antaranya dokumentasi before-after inovasi, narasi inovasi berbasis manajemen risiko, video profile, serta berbagai materi pendukung lainnya yang menunjukkan dampak nyata inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan.

Selain itu, kualitas ruang layanan juga menjadi perhatian penting. Pimpinan menegaskan bahwa ruang layanan yang representatif mencerminkan komitmen organisasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh unit diminta terus melakukan evaluasi dan perbaikan fasilitas layanan.

Rapat juga membahas percepatan persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Divisi PPPH bersama tim terkait diminta segera menyiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan, mulai dari rangkaian acara, sarana-prasarana, video pendukung, dokumentasi hingga proposal anggaran agar Kanwil siap apabila ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan peresmian.

Di bidang pelaporan dan administrasi kinerja, ditekankan percepatan tindak lanjut pagu indikatif Tahun Anggaran 2027, pelaporan SPIP/MRTNI terintegrasi, serta pelaporan PEKPPP yang memiliki batas waktu hingga akhir Mei 2026. Seluruh unit diminta memastikan ketepatan waktu pelaporan beserta kelengkapan eviden pendukung.

Pada kesempatan itu, juga dibahas perkembangan aplikasi pemantauan kinerja yang dikembangkan bersama tim CPNS. Aplikasi tersebut memuat perjanjian kinerja, rencana aksi, data dukung, dan laporan masing-masing bidang/divisi guna mendukung pemantauan capaian kinerja secara terintegrasi.

Lebih jauh ditegaskan bahwa pelaksanaan WFA/WFH bukan merupakan hari libur sehingga seluruh pegawai tetap diminta menjaga produktivitas kerja, melaksanakan tugas sesuai target, serta menyiapkan dokumentasi pekerjaan harian sebagai bagian dari laporan kinerja.

“Koordinasi internal harus semakin diperkuat agar seluruh target kinerja, pelaporan, dan persiapan kegiatan strategis dapat tercapai tepat waktu dan optimal,” pungkasnya.