DPRD Pasangkayu Absen Saat HMI Demo Tolak Anggaran Perabotan

Pasangkayu, IndigoNews | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pasangkayu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Pasangkayu Pada Senin, (7/7/26).

Aksi tersebut menyoroti pengalokasian anggaran sebesar Rp367 juta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan bagi pengadaan perabotan rumah jabatan serta baju dinas kepala daerah.

Massa aksi menilai pengadaan fasilitas tersebut tidak relevan dan melukai rasa keadilan di tengah banyaknya persoalan mendasar masyarakat yang belum tuntas, seperti peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, hingga optimalisasi pelayanan publik.

HMI menegaskan bahwa APBD seharusnya dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi penuh pada skala prioritas kepentingan masyarakat luas, bukan untuk mendanai pengeluaran yang belum mendesak.

Kekecewaan massa semakin memuncak lantaran hingga demonstrasi berakhir, tidak ada satu pun perwakilan anggota DPRD Pasangkayu yang hadir menemui mereka.

Ketidakhadiran para wakil rakyat ini dinilai sebagai bentuk minimnya respons terhadap aspirasi publik dan pengabaian terhadap tanggung jawab moral serta politik lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Merespons situasi tersebut, HMI Pasangkayu mendesak DPRD setempat untuk bersikap aktif dan segera memanggil kepala daerah guna mengevaluasi kesesuaian pengadaan tersebut dengan prinsip efisiensi.

Mereka juga menuntut Pemerintah Kabupaten Pasangkayu membatalkan pengadaan barang-barang fasilitas seperti gorden, kulkas, bedcover, meja makan, dan pakaian dinas, lalu mengalihkan anggarannya ke sektor yang lebih mendesak.

Ke depan, pemerintah daerah dituntut menyusun kebijakan penganggaran berbasis kebutuhan riil masyarakat agar setiap rupiah APBD benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan publik.

“Dalam aksi ini kami menilai penganggaran 367 juta untuk perabotan rumah jabatan dan baju dinas kepala daerah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik yang masih membutuhkan perhatian serius, alokasi anggaran untuk kebutuhan yang bersifat fasilitas dinilai tidak mencerminkan prinsip skala prioritas dalam pengelolaan APBD.” Jelas Zoel Fitrah Anwar, Koordintor Aksi.

“Setiap kebijakan penganggaran harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan justru memprioritaskan pengeluaran yang dianggap belum mendesak. Kami menyatakan kekecewaan ketika hingga berakhirnya demonstrasi tidak ada satu pun perwakilan anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu yang hadir untuk menemui kami. Padahal DPRD merupakan lembaga representasi rakyat yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.” Sambungnya.

“Ketidakhadiran anggota DPRD menunjukkan minimnya respons terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka melalui mekanisme demokrasi. Kehadiran wakil rakyat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik dalam mendengarkan suara masyarakat,” tutup Zoel Fitrah.

Pewarta IndigoNews: Irham Siriwa